LENSAINDONESIA.COM: Desakan sejumlah pihak untuk mendorong KPK memeriksa Gubernur Jawa Timur merupakan manuver politik dari kelompok yang tidak ‘legowo’ atas terpilihnya kembali Pakde Karwo untuk kali kedua.
Menurut Haryadi, Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, desakan itu dimunculkan oleh pihak-pihak yang tidak terima dengan kekalahan pada Pilgub Jatim 2013 lalu.
Baca juga: Trimoelja: Akil Mochrtar justru yang memeras KarSa dan Dugaan suap Pilgub Jatim, peran Golkar melebihi Demokrat
”KPK tidak usah ditekan-tekan seperti itu. Kalau memang ada bukti yang kuat, KPK dengan sendirinya akan melakukan pemeriksaan,” cetusnya pada LICOM, Senin (27/1/2014).
Dugaan adanya suap di Pilgub Jatim, lanjut dia, tidak ada bukti yang kuat. Indikasinya, hingga saat ini KPK tidak kunjung memeriksa pihak lain, termasuk Pakde Karwo (Soekarwo).
”Kalau memang tidak ada bukti yang kuat kan KPK nggak akan melanjutkan memeriksa saksi-saksi. Buktinya sampai saat ini tidak ada pemanggilan,” ujarnya.
KPK merupakan lembaga superbody yang independen. Para penyidiknya tidak mau terjebak dalam permainan politik sejumlah elit di Jatim. Sehingga, KPK sangat hati-hati, ketika ada desakan sejumlah pihak, untuk memeriksa gubernur yang akan dilantik kembali pada 12 Pebruari mendatang.
”KPK tidak akan mau terjebak dalam manuver itu, karena KPK punya takaran sendiri dalam mendalami sebuah kasus korupsi,” imbuh dosen FISIP Unair ini.
Sejumlah pihak sengaja menghembuskan isu korupsi dan membuka kasus lama, menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2014-2019. Tujuannya adalah, untuk menggalang opini merongrong proses pelantikan. ”Isu itu tampaknya memang digiring secara sistematis,” tukas Haryadi.@sarifa
0 comments:
Post a Comment