LENSAINDONESIA.COM: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung program presiden terpilih Joko Widodo dalam membangun tol laut atau penghubung antarpulau dengan sistem transportasi laut. Namun, diharapkan pemerintah ke depan dalam pembangunannya tidak menggunakan dana APBN.
“Pemerintahan Jokowi perlu mencari pendanaan dari sumber lain diluar APBN. Jangan pakai APBN. Malaysia aja bisa, kok. Buktinya, Putra Jaya tidak lewat APBN-nya,” kata Ketua BPP HIPMI Bidang Infrastruktur dan Properti, Bahlil Lahadalia kepada LICOM di Jakarta, Senin (01/09/14).
Baca juga: LSI: 42,4% warga Indonesia ingin Jokowi-JK dahulukan lapangan kerja dan INDERING: Tjahjo Kumolo, Rymizard, Fahmi Idris layak di Kabinet Jokowi
Menurut Calon Ketua Umum BPP HIPMI 2014-2017 ini, Indonesia harus memiliki strategi dalam pengelolaan infrastruktur. Hal itu penting guna alokasi APBN dapat dialokasikan ke pos-pos lain untuk membantu masyarakat kecil.
“Indonesia harus belajar dari negara tetangga. Kita harus ada skema pendanaan financial outsourcing strategic,” terang CEO Rifa Capital ini.
Selain itu, dia menyarankan pemerintahan Jokowi memperbaiki APBN ke depan agar anggaran yang dikucurkan ke pos-pos tepat sasaran, dan mengalihkan ke yang produktif.
“Bukan pos yang konsumtif paling besar, seperti subsidi BBM. Melainkan, infrastruktur untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). @yuanto
0 comments:
Post a Comment