LENSAINDONESIA.COM: Keberhasilan Pemkot Surabaya meraih berbagai penghargaan nampaknya belum terbukti di bidang pendidikan. Terbukti, memasuki tahun ajaran baru, masih banyak siswa yang belum mendapat fasilitas seragam sekolah karena tidak mampu membeli melalui koperasi sekolah.
Padahal, siswa yang saat ini masuk sekolah negeri melalui jalur Mitra Warga, harusnya mendapat fasilitas buku dan seragam dengan gratis. Program Mitra Warga adalah jalur bagi siswa dari keluarga tidak mampu untuk dapat masuk sekolah negeri dengan kuota sebanyak 5 persen.
Baca juga: Gadis kecil ini setia tiga tahun gendong sahabatnya agar bisa sekolah dan Kebijakan Diknas buat dunia pendidikan Surabaya makin amburadul
Salah satunya adalah Salsabila, siswa yang baru saja masuk SMKN 4 Surabaya ini belum bisa mengenakan seragam sekolahnya meskipun proses belajar mengajar sudah berjalan sekitar dua bulan karena tidak mampu membeli baju.
Keadaan ini tidak serta merta membuat pihak sekolah memberikan dispensasi atau kebijakan untuk siswa yang tidak mampu. Tak ingin anaknya malu, orang tua Salsabila terpaksa membeli seragam tersebut dengan cara dicicil tiap bulan. “Totalnya bayar Rp 650 ribu, saya cicil tiap bulan. Dapat empat stel seragam diantaranya abu-abu, pramuka, batik, dan olahraga,” terang Sudirman, ayahnya kepada Lensa Indonesia, Senin (1/9/2014).
Sementara itu, kasus lain juga dialami Achmad Alfandi Santoso, yang sudah dua bulan menjadi siswa baru di SMKN 2 Surabaya. Meski berhasil masuk melalui reguler, Alfandi seharusnya mendapat fasilitas perlengkapan sekolah karena memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Parahnya, Alfandi hingga saat ini belum mempunyai seragam sekolah karena tidak mempunyai biaya untuk membayar seragam dengan total Rp 1,5 juta. Terpaksa, dalam kesehariannya, Alfandi menggunakan seragam SMP yang dimilikinya untuk ke sekolah. “Ya kadang-kadang malu mas kalau ditanya teman kenapa masih memakai seragam SMP tapi mau gimana lagi, wong tidak punya uang. Orang tua saya tidak mampu dan sudah menunjukkan surat SKTM, tapi tetap diwajibkan membayar,” terangnya.
Terkait hal ini, Anggota DPRD Surabaya, Baktiono mengaku heran dengan kebijakan sekolah yang seolah-oleh menutup mata terhadap kondisi ekonomi yang dialami beberapa siswa di Surabaya. Padahal, pihaknya mengatakan bahwa sudah jelas kalau siswa jalur Mitra Warga dan kurang mampu mendapat fasilitas gratis.
“Kalau perlu, sekolah melakukan survey ke rumah siswa untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Jangan terus menutup mata kalau kondisinya tidak mampu. Kota Surabaya punya anggaran besar untuk pendidikan, malu kalau ada siswa tidak bisa punya seragam,” kata Baktiono yang juga mantan Ketua Komisi D DPRD Surabaya ini.
Menurutnya, karena kebijakan yang salah kaprah ini, siswa yang bersangkutan mengalami gangguan psikologis dan tekanan saat melakukan proses belajar mengajar. Untuk itu, pihaknya mengusulkan bagi anak yang kurang mampu harus mendapat fasilitas lebih dulu sebelum proses belajar mengajar di sekolah dimulai. “Jelas kalau kondisinya begini mereka akan tertekan secara psikologis terutama kepada sesama teman di sekolah. Ini tanggung jawab Dinas Pendidikan sebagai pemangku kebijakan tertinggi di Surabaya,” katanya.
Selama ini, pengadaan seragam sekolah dibeli dengan uang Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) dan dijual kembali melalui koperasi sekolah. Anehnya, harga barang tersebut lebih mahal daripada di pasaran. “Ini yang harus kami kritisi, kalau memang yang melakukan pengadaan sekolah sendiri dari dana BOPDA, seharusnya meringankan bukan lebih mahal. Kami akan panggil Dinas Pendidikan dan Sekolah terkait masalah ini agar tidak terjadi di kemudian hari,” kata Baktiono.@iwan_christiono
0 comments:
Post a Comment