LENSAINDONESIA.COM: Sebanyak 85,4 persen dari 240 santri yang ‘mondok/nyantri’ pada 24 pesantren di Jawa Timur mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung.
Jumlah tersebut merupakan hasil survei LSM Santri Politika.
Baca juga: Survei: Santri Jatim gondok DPR rampas hak demokrasi Pilkada langsung dan Perppu Pilkada, politik cuci tangan SBY
“Hanya 10,7 persen yang menghendaki pilkada lewat DPRD dan 3,9 persen sisanya mengaku tidak tahu,” kata Direktur LSM Santri Politika, Abdul Hady JM, di Surabaya, Sabtu (11/10/2014).
Dalam survei yang dilakukan LSM “Santri Politika” pada 30 September hingga 7 Oktober 2014 dengan responden 240 santri dari 24 pesantren itu, ia mengatakan hasil survei itu menunjukkan mayoritas santri kecewa dengan sikap para politisi.
“Mayoritas santri meyakini bahwa pilkada langsung oleh rakyat adalah model demokrasi yang terbaik,” katanya, didampingi tim peneliti, yakni RPA Faqih Zamany, Imam Hambali, dan Syaiful Amin.
Oleh karena itu, para santri mengaku kecewa terhadap sikap politik para politisi, terutama dari Partai Koalisi Merah Putih yang merampas hak demokrasi dari tangan rakyat.
Namun, saat ditanya hasil rekomendasi PBNU pada Munas Alim Ulama NU 2012 agar pilkada dikembalikan ke DPRD, mayoritas santri menjawab tidak tahu.
“Sebanyak 65,3 persen santri mengaku tidak tahu dengan rekomendasi PBNU itu, namun selebihnya mengaku tahu,” katanya.
Namun, hal ini tidak cukup dijadikan alasan agar pilkada dikembalikan ke tangan para politisi di DPRD, karena demokrasi masih dalam proses pendewasaan sehingga mudharat itu masih ada dan hal itu perlu diantisipasi bersama.@ridwan_LICOM
0 comments:
Post a Comment