KMP menduga ada niat tawar politik, Presiden Jokowi ubah kabinet

LENSAINDONESIA.COM: KMP (Koalisi Merah putih) yang menguasai pimpinan DPR RI, menduga ada skenario akan ada tawar menawar politik di parlemen jika kabinet yang dibentuk Pemerintahan Jokowi-JK yang didukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dilakukan penggabungkan dan pemisahan kementerian. Dan, sampai Rabu (22/10/14), pimpinan DPR belum tahu nomenklatur itu, karena Presiden Jokowi belum mengumumkan susunan kabinetnya.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, susunan kementerian yang dibentuk Presiden Jokowi seharusnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan DPR. Karena itu tercantum dalam Undang-undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Baca juga: Presiden Jokowi rahasiakan nama 8 calon menteri 'ditolak' KPK dan Karena KPK? Presiden Jkw belum pasti umumkan nama semua menteri

“Menurut UU itu harus dikonsultasikan atau dikoordinasikan dengan DPR,” tagas Fadli Zon di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10/14).

DPR, menurut Fadli, sampai saat ini belum ada komunikasi dari Presiden Jokowi terkait nomenklatur kementerian itu dilakukan penggabungan atau pemisahan. Dan, DPR baru mengetahui dari pemberitaan-pemberitaan di media.

Tentang pentingnya dikonsultasikan dan dikoordinasikan itu, menurut Fadli, karena terkait pembentukan pimpinan komisi di DPR RI. Karena masing-masing komisi, bidang kerjanya menyesuaikan dengan kementerian yang dibentuk pemerintahan Jokowi-JK.

Karena DPR belum mendapatkan kepastian susunan kementerian, dikatakan Fadli, untuk menetapkan pimpinan komisi baru akan dilakukan Rabu (22/10/14) atau Kamis (23/10/14).

DPR, kata Fadli, juga masih menunggu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyerahkan nama-nama anggota DPR yang akan dimasukkan dalam komisi. Sebab, KIH menjanjikan baru menyerahkan nama-nama itu setelah Presiden Jokowi mengumumkan susunan kabinet.

Fadli juga menandaskan, jangan sampai susunan kabinet dijadikan tawar menawar politik untuk pimpinan komisi. Ia menilai, jika ini yang terjadi justru berdampak menghambat kerja dewan.

“Ini yang seharusnya kita sama-sama hargai. Karena ada sejumlah fraksi yang sudah menyerahkan nama-nama untuk komisi. Seharusnya kita sudah bekerja membentuk itu. Saya kira, kita masih toleransi waktu dalam sidang kemarin dan mundur lagi, dan sudah sesaui dengan Tatib yang seharusnya 1×24 jam,” Jelasnya.

Sementara itu, Partai Golkar meminta emapat pimpinan di tiga komisi dan satu di Banggar (Badan Anggaran) DPR, dikatakan Fadli Zon, semua itu masih simulasi.

“Ya, itu kan mengambat kerja dewan. Tetapi, ini juga akan merugikan pemerintah dan merugikan juga banyak misalnya, tenaga ahli. Karena tenaga ahli belum bisa diputuskan apa pun. Karena itu harus diputuskan melalui Baleg DPR. Jadi, banyak hal yang tertunda masalah ini,” pungkasnya. @endang