Monday, December 1, 2014

Meski izin DPR, Kemenlu RI tolak Hamas dirikan Perwakilan di Jakarta

Meski izin DPR, Kemenlu RI tolak Hamas dirikan Perwakilan di Jakarta




LENSAINDONESIA.COM: Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari mewakili pemerintah RI menolak tanpa tawar terhadap rencana Hamas, sebuah kekuatan faksi politik Palestina untuk mendirikan kantor perwakilannya di Indonesia. Pasalnya, pemerintah RI hanya mengakui Negara Palestina, yang sudah diwakili Kedubes Palestina. Yang diakui RI bukan kelompok-kelompok politik di Palestina.


“Kedutaan Palestina di Jakarta sudah mewakili seluruh bangsa dan rakyat Palestina,” jelas Direktur Jenderal Multilateral Kemlu RI, Hasan Kleib tentang pandangan Menlu Retno Lestari menjawab wartawan di Jakarta, melalui Ponsel, Senin (1/12/2014).


Baca juga: Bintang AC Milan komentari serangan Israel ke Palestina dan GEMASABA PKB gelar Qunut Nazilah, doakan Israel secepatnya hancur


Walau begitu, Hasan menilai, RI tidak mempermasalahkan jika Hamas masuk ke dalam Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Sebab, faksi-faksi di Palestina merupakan persoalan negera tersebut.


“Jadi, Indonesia hanya mengakui negara Palestina yang diwakili Kedubes di Jakarta. Tentang ada perwakilan (Hamas) unsur dari kedutaan, ya silahkan. Tapi tidak secara terpisah membuat kantor perwakilan,” tandas Hasan.


Jika DPR minta penjelasan sikap pemerintah terhadap Hamas itu, menurut Hasan, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsu, akan memberi alsan seperti itu. Sebab, lanjut Hasan, Indonesia tidak memihak kepada salah satu kelompok politik tertentu, tapi memihak pada pemerintah yang resmi.


“Kami tidak bisa mendukung, karena bagi kami Kedubes Palestina sudah mewakili seluruh rakyat dan Bangsa Palestina. Apakah itu dari Faksi mana pun, yang penting rakyat Palestina,” imbuhnya.


Sebelumnya, Jumat lalu (28/11/14), delegasi Hamas menemui DPR RI di Senayan. Delegasi itu minta ijin DPR terkait membuka kantor perwakilan Hamas di Jakarta.


Saat ini, Palestina memiliki dua faksi kuat, Fatah dan Hamas. Keduanya, seperti diungkapkan kata Guru Besar Hukum Internasional, Hikmahanto, punya sikap politik yang berbeda, dalam soal bagaimana Palestina merdeka.


Hamas menghendaki Palestina merdeka secara militan tidak mengakui Israel. Ini sangat berbeda dengan Fatah yang mengakui Israel sebagai negara, berdampingan dengan Palestina yang Merdeka.


“Hamas memperjuangkan kemerdekaan Palestina, tidak mengakui Negara Israel,” kata Hikmahanto kepada wartawan, Minggu (30/11/2014). @licom_13


alexa ComScore Quantcast

Google Analytics NOscript

0 comments:

Post a Comment