LENSAINDONESIA.COM: Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama geram dituding mengiming-imingi anggota dewan Rp 12 triliun, agar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 versi pemerintah provinsi (pemprov) tak ‘diganggu’ DPRD dan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Bestari Barus sebelumnya menyatakan, pemprov melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Saefullah menjanjikan dana sebesar Rp 12 triliun yang berbentuk berbagai kegiatan, agar anggaran versi eksekutif digolkan. Penawaran tersebut dilontarkan saat rapat pimpinan gabungan yang digelar sebelum
paripurna pengesahan APBD berlangsung.
Baca juga: Gubernur DKI Jakarta Ahok berupaya suap anggota dewan Rp12 T dan APBD diperlambat, Ahok ancam ungkap dana siluman Rp8,8 triliun
“Fitnah dari mana itu? Kepalang tanggung, (mereka juga) bilang Gubernur DKI tanpa partai,” geram Ahok, sapaan karib Basuki di Balaikota.
Bestari pun sempat menyebut DPRD secara institusi, telah dihina pemprov terkait arogansinya yang menolak APBD hasil pembahasan bersama eksekutif dan legislatif untuk dibawa ke Kemendagri. Karena itu, dia memastikan, panitia khusus (pansus) yang akan dibentuk dalam rangka mengusut kasus ini tak akan ‘masuk angin’. Terlebih, Ahok kini telah tak berpartai.
Tak terima dengan tudingan tersebut, Ahok pun kembali mengingatkan DPRD. “Bilangin, dari mana dasarnya kita suruh dia isi seperti (maunya pemprov) itu? Saya punya berkas (anggaran siluman yang diajukan oknum dewan) Rp 8,8 T kok,” katanya balik mengancam.
Eks Bupati Belitung Timur ini turut menampik, bila postur APBD yang diserahkan ke Kemendagri beberapa waktu lalu berbeda dengan yang disahkan dalam paripurna. Alasannya, seluruh data telah tercatat dalam komputer dan telah terkunci, sehingga tak bisa diutak-atik. “Yang jadi masalah itu, mereka enggak terima dengan yang dibahas. Saya nulis ‘nenek lo’ (untuk anggaran siluman). Itu yang saya coret di Rp 8,8 triliun dikirim ke kita kok,” terka Ahok.
Bekas kader Golkar dan Gerindra ini juga membantah kritik Anggota Banggar DPRD lainnya, Fahmi Zulfikar Hasibuan, jika e-budgeting yang diterapkan pemprov tak menghemat anggaran yang dipagukan. Sebab, sistem modern itu dapat menangkap adanya pengeluaran mencurigakan.
“Honor-honor Rp 2,3 triliun, terus yang namanya sosialisasi-sosialisasi berapa ratus miliar, itu langsung ketahuan,” jelasnya. “Sekarang kita coret, enggak boleh masukin sosialisasi, enggak boleh rehab sekolah, enggak boleh bikin program macam-macam. Itu semua kita bisa hemat Rp 5 triliun lebih,” sambungnya.
Apabila sistem e-budgeting ditolak dewan, bagi Ahok, sebaiknya tak usah sekalipun membahas APBD. Dalihnya, tanpa kebijakan tersebut, permainan anggaran tidak bisa dipantaunya. “Bagi saya sederhana saja, dengan e-budgeting itu, saya bisa lock. Kamu beli apa beli apa, saya bisa lock.”
Di sisi lain, mengantisipasi berlarut-larutnya pengesahan APBD 2015, eks anggota Komisi II DPR ini mengaku, tengah mencari celah mencari anggaran, agar pembangunan Ibukota tak terhambat. “Barat-Timur butuh dana Rp 18 triliun. Gimana caranya bisa dapat segitu, kalau berantem terus sama DPRD? Makanya, saya lagi cari celah, bisa enggak tekan pengembang,” akunya.
Namun, Ahok tak khawatir hubungan dengan dewan kini kembali memanas, setelah beberapa waktu sebelumnya sempat mereda dan harmonis. Alasannya, “Saya bilang, 1.000 musuh ditambah 1.000 musuh lagi, sama. Bagi saya sama saja. Kalau saya sudah nanggung. Saya juga sudah kesal dengan cara main seperti itu.” @fatah_sidik
0 comments:
Post a Comment