LENSAINDONESIA.COM: Demo pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelimpahan kasus Komjen Pol Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung, terus menuai kritik. Setelah disebut berpolitik, Indonesian Development Monitoring menyebut aksi itu sebagai arogansi.
“Aksi demo oleh pegawai KPK patut dicurigai sebagai pesanan dari pimpinan komisioner KPK yang tidak puas dengan kebijakan yang diambil oleh ketua Plt KPK,” ujar Direktur Advokasi IDM, Malvin Baringbing SH, Selasa (3/3/2015).
Baca juga: Demo putusan pelimpahan kasus BG, pegawai KPK disebut berpolitik dan Ketua DPD: Plt Pimpinan KPK harus jelaskan soal pelimpahan kasus BG
Dia mengatakan seharusnya pegawai KPK menghormati keputusan yang sudah punya kekuatan hukum tetap, dan tidak perlu bersikap seperti aktivis jalanan. Dan dalam institusi negara seperti KPK, tidak dikenal demokrasi dan kebebasan Untuk menolak kebijakan pimpinan KPK.
“Demo ini cermin dari aroganisasi pegawai KPK terhadap Kejaksaan Agung,” ujarnya.
“Apa sih hebatnya pegawai KPK dalam pemberantasan Korupsi? Intitusi manapun akan banyak prestasinya dan kinerjanya baik jika kesejahteraannya Dan pendapatannya di atas rata rata pendapatan pegawai penegak Hukum lainnya dan diberi anggaran yang besar seperti KPK,” cetusnya.
Karena itu, Malvin mendesak pimpinan KPK Harus mengambil tindakan keras terhadap pegawai KPK yang berdemo menolak kebijakan pimpinan KPK. Alasannya, demo tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap pimpinan.
Seperti ditulis, pagi ini pegawai KPK menggelar aksi protes keras terkait pelimpahan kasus BG ke Kejaksaan Agung. Alasannya, langkah ini adalah yang paling tepat menyusul putusan gugatan praperadilan PN Jakarta Selatan yang menyatakan penetapan status tersangka terhadap Budi Gunawan oleh KPK, tidak sah. @sita
0 comments:
Post a Comment