LENSAINDONESIA.COM: Wacana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membangun apartemen khusus prostitusi mendapat penolakan keras anggota DPRD DKI dari fraksi Gerindra.
Prabowo Soenirman, Anggota Komisi D DPRD DKI yang membidngi pembangunan, menyatakan, akan bereaksi menolak rencana Gubernur Ahok itu. Dirinya minta agar Ahok membatalkan rencananya membuat kawasan lokalisasi, walaupun dalam bentuk apartemen.
Baca juga: Ahok bangun Apartemen Prostitusi, idenya pelacur Sahrin tewas di kos dan Nyabu di Apartemen Cosmopolis cuma divonis 16 bulan penjara
“Sewaktu zaman Pak Sutiyoso (Gubernur DKI) sudah dibuang, masa mau dibuka lagi. Enggak benar,” tegas anggota fraksi Gerindra yang nama depannya memiliki kesamaan dengan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2015).
Apakah penolakan itu merupakan sikap fraksi Gerindra atau sikap pribadi, tidak ditegaskan. Wakil rakyat DKI dari Partai Gerindra ini, pastinya menyayangkan jika Ahok punya keinginan seperti itu.
Niat Ahok akan melokalisasi pekerja seks komersial (PSK) kelas menengah atas dianggapnya mengada-ada. Diakui Prabowo, PSK kelas menengah atas di Jakarta sebenarnya gak ada masalah. Ini beda dengan yang pernah dilakukan mantan Gubernur
Sutiyoso menutup kawasan lokalisasi Kramat Tunggak. Lokalisasi itu merupakan praktik prostitusi kelas menengah bawah, sehingga berdampak mengganggu lingkungan karena kondisinya terbuka berada di tengah-tengah masyarakat.
“Sekarang ini, yang jadi masalah praktik prostitusi kelas menengah ke atas. Ini mau dihapus kayak gimana?”, tanya Prabowo.
Politisi Gerindra meyakini tidak mungkin bisa memberangus praktik PSK kelas menengah ke atas di Jakarta. Soalnya, dalam berpraktik pada umumnya cenderung tertutup dan melakukan secara personal. “Lebih aman bermain dengan cara safety player, sendiri-sendiri,” paparnya.
Prabowo berpandangan jika Pemprov DKI ingin meminimalisir praktik prostitusi, sepatutnya pemerintah menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Karena praktik ini menjadi subur karena didominasi problem ekonomi dan sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. “Pemerintah mestinya melakukan itu,” tegasnya.
Dirinya khawatir dampak ke depan dari rencana Gubernur Ahok justru memperburuk perkembangan praktik-praktik pekerja seks komersial di Jakarta. Wajar kekhawatiran Prabowo. Adanya imij terbuka lokalisasi pelacuran kelas apartemen, bukan malah mengikis praktik prostitusi di Ibu kota. Sebaliknya, memicu praktik pelacuran menjadi tren lapangan pekerjaan baru dan peluang bisnis baru akibat problem lapangan pekerjaan.
“Yang jadi, maaf, pelacur-pelacur kelas menengah ke atas, per bulan ada yang bisa mendapat Rp100 juta,” papar mantan Dirut PD Pasar Jaya ini.
Mereka yang terlanjur menggeluti profesi PSK, apalagi kelas menengah ke atas, akan sulit meninggalkan pekerjaan ini, lantaran per bulan pendapatan cukup wah itu. Kondisi ini dikhawatirkan akan menginspirasi dan memotivasi –karena ada Apartemen Prostitusi– mereka yang ingin mengambil jalan pintas akibat terdesak persoalan ekonomi, sementara sulit mendapatkan lapangan pekerjaan normal.
Prabowo bersama komisinya akan berjibaku menghadang jika Pemprov DKI tetap nekad mewujudkankan rencana tersebut. “Komisi D tidak akan setujui,” janjinya. @bayune
0 comments:
Post a Comment