Para Menteri pembantu Jokowi-JK diingatkan jangan ‘meleng’

LENSAINDONESIA.COM: Energi Monitoring (INDERING), sebuah lembaga independen yang turut jadi “relawan” Presiden Jokowi Widodo dan Wapres Jusuf Kalla saat masih Capres 2014, berharap ada evaluasi kinerja semua Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK.

“Sejak dilantik 27 Oktober 2014 (enam bulan lalu), tentu semua Menteri langsung bekerja membuat perencanaan dan pelaksanaan program serta anggaran dalam  bidang nya masing-masing,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Zuli Hendriyanto dalam keterangan pers, kepada LICOM, Minggu (27/4/15). Lantas, bagaimana realisasinya.

Baca juga: Aswaja: Elite PDIP dan relawan jangan recoki Presiden Jokowi, dong! dan Hapus subsidi BBM dianggap ingkar janji, Relawan Jokowi-JK kecewa

Selama 6 bulan berjalan, INDERING mempertanyakan perencanaan apa saja yang dibuat dan dilaksanakan, termasuk program yang belum dilaksanakan. Begitu pum masalah anggaran sudah digunakan untuk apa saja, dan bagaimana pengawasannya.

“Semua Menteri jangan lupa, sebelum diangkat dan dilantik (menteri), melalui proses
seleksi ketat. Dipilih (jadi menteri) karena kriteria memiliki integritas, ideologis dan
kompetensi. Maka saat ini, semua Menteri yang dianggap memiliki kriteria tersebut,
sudah seharusnya menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

INDERING mengingatkan, Menteri itu jabatan politik, maka semua Menteri harus memahami situasi dan kondisi politik. “Dalam menjalankan perencanaan dan Pelaksanaan program  serta anggaran secara cepat dan tepat, maka harus mampu membangun komunikasi, kerjasama yang baik, serta mampu meyakinkan lembaga legislatif dan semua pihak pemangku kepentingan.”

Menteri, menurutnya, jangan mengaku dirinya Menteri jika tidak bisa bekerja dengan cepat dan tepat, untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan program-program untuk mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, adil makmur.

“Semua Menteri harus bertanggungjawab apabila lambat (meleng, re) dalam menjalankan program. Jika melakukan kesalahan, sungguh tidak adil –program lambat dijalankan dan ada kekelirhan– yang lalu Presiden dan Wakil Presiden.

Presiden dan Wakil Presiden, menurut Zuli, butuh semua Menteri mampu membantu, mendukung dan bekerjasama dalam menjalankan visi dan misinya. “Sebelum kinerja semua Menteri dievaluasi Presiden dan Wakil Presiden, sebaiknya mengevaluasi kinerja diri sendiri dan jajaran Kementerian yang dipimpin.”

Ketua Bidang PTKP PBHMI 2012-2013 ini, juga menegaskan, semua Menteri harus meningkatkan pengawasan kepada seluruh jajaran Kementerian yang dipimpinnya, harus memastikan semua Pejabat Eselon I, Eselon II, dan seterusnya betul-betul menjalankan program dan anggaran serta kebijakan maupun keputusan.

“Sehingga program dan penggunaan anggaran dapat betul-betul dirasakan manfaatnya secara nyata oleh rakyat Indonesia.”

Menteri jangan takut dalam menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan dan mengambil keputusan. Selama kewenangan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan lebih mengutamakan kemajuan dan kemakmuran rakyat, maka pasti banyak pihak akan mendukung.

“Saya ingatkan, bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai Menteri itu memang tidak mudah, banyak tantangan dan rintangan yang dilalui. Kalau dijalankan dengan niat yang sungguh-sungguh dan ketulusan memberikan yang terbaik. maka semua bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” pungkas Alumni Universitas Krisnadwipayana Jakarta. @licom_09