LENSAINDONESIA.COM: Dukungan terhadap Forum PNS Jatim yang memperjuangkan terciptanya transparansi penggunaan dana APBD kian meluas. Anehnya, dukungan tersebut berasal dari para pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur sendiri.
Bentuk dukungan para PNS itu dilakukan dengan cara menyampaikan informasi penyalahgunaan anggaran kepada Transparancy Centre, lembaga yang mendapat amanah dari Forum PNS Jatim untuk menyampaikan aspirasi.
Baca juga: Pemprov Jatim siapkan dana Rp 1,7 triliun untuk remunerasi dan Bambang DH minta penegak hukum tindaklanjuti laporan Forum PNS Jatim
“Saya sendiri juga kaget, sejak protes Forum PNS dilakukan, akhir-akhir ini lembaga kami (Transparancy Centre) banyak menerima laporan dugaan korupsi dari para PNS Pemprov Jatim. Orang-orang itu ingin bergabung jadi anggota. Ada yang datang langsung ke sekretariat, ada yang cuma telepon,” ujar Ketua Transparancy Centre Jawa Timur, Warsono Jumat (17/04/2015) malam.
Mantan Korwil SBSI Jatim ini mengatakan, sejak Forum PNS Jatim melakukan aksi protes pada 17 Maret lalu, sampai saat ini pihaknya telah menampung puluhan aduan dugaan korupsi berbagai SKPD. “Paling banyak aduan soal pengadaan barang dan jasa dan pungutan tidak resmi. Mungkin itu yang mereka maksud setoran,” ungkapnya.
“Intinya, orang-orang yang melapor itu cemas, mereka khawatir bila sewaktu-waktu penggunaan anggaran APBD di tempatnya berkerja kesandung masalah hukum, orang-orang itu juga yang kena,” tambah Warsono.
Kepada lensaindonesia, Warsono mengaku kebingungan dalam menanggapi niat sejumlah PNS yang ingin bergabung dalam Forum PNS Jatim. Sebab, kata dia, Forum tersebut bukanlah wadah yang secara resmi memiliki badan hukum. Apalagi, gerakan protes Forum PNS juga masih dilakukan secara terselubung.
“Itukan cuma forum, lha kalau ada PNS yang mau gabung ya monggo (silahkan). Ayo mendukung. Tapi kalau mau bergabung secara resmi menjadi anggota, saya sendiri juga belum tahu caranya,” ujarnya sambil tertawa.
“Saya senang sekaligus khawatir ada yang ingin bergabung. Bisa jadi mereka itu benar-benar PNS yang resah dengan adanya sesuatu yang tidak wajar di dalam. Atau bisa saja motif mereka bergabung dan memberi banyak informasi itu karena tidak suka dengan pimpinan SKPDnya. Bisa saja mereka itu penyusup,” ujarnya.
Kendati begitu, Warsono tetap mengapresiasi sikap para PNS tersebut. Sebab mereka datang mengadu bukan karena disuruh, tetapi atas inisiatif sendiri. “Kita berfikir positif sajalah, kita terima mereka baik-baik. Mungkin pandangan pengamat politik dari Jakarta itu (Said Salahuddin) benar. Bahwa memang ada sesuatu yang tidak wajar sehingga mereka (PNS) berani mengambil resiko melawan pimpinan. Seperti bom waktu ya,” kata Warsono heran.@ian/ridwan
0 comments:
Post a Comment