Pagi ini, pelantikan walikota Kediri bakal diwarnai unjuk rasa

LENSAINDONESIA.COM: Pagi ini, pasangan walikota kediri terpilih Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibah akan dilantik.

Abu Bakar dan Lilik terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilukada Kota Kediri yang digelar 29 Agustus 2013 lalu.

Baca juga: Pelantikan Walikota Kediri bakal diwarnai aksi unjuk rasa dan Kalah di MK, Samsul Ashar gugat KPU Kota Kediri ke PTUN

Beredar kabar acara pelantikan akan diwarnai aksi unjuk rasa ratusan pendukukung pasangan calon walikota Kediri Samsul Ashar-Sunardi (SAS) yang menolak Abu Bakar dan Lilik dilantik sebagai walikota. Pasalnya, sengketa Pemilukada Kota Kediri masih dalam proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Diketahui, pertengahan Maret lalu, Samsul Asmar melayangkan gugatan Ke PTUN untuk membatalkan pelantikan pasangan Abu Bakar -Lilik. Gugatan ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan pasangan calon walikota Kediri Samsul Ashar-Sunardi terkait hasil Pilkada Kota Kediri.

Sementara itu, Polres Kediri Kota menyiapkan sekitar 560 personel gabungan dari kepolisian, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan juga petugas pemadam kebakaran untuk mengamankan jalanya pelantikan walikota dan wakil walikota.

Kapolres Kediri kota AKBP Budhi Herdisusianto mengatakan banyaknya personel pengamanan sudah sesuai dengan standar operasinal saat pelantikan tingkat kepala daerah.

Pihaknya juga akan melakukan sterilisasi lokasi pelantikan 3 jam sebelum acara berlangsung.

Masih kata Budhi, sejauh ini pihaknya belum menerima informasi jika akan ada aksi unjuk rasa saat pelantikan.

Kendati begitu ia tidak menampik bila Polres Kediri Kota telah menerima surat pemberitahuan akan ada arak-arakan sekitar 100 orang pendukung dari walikota terpilih Abdullah Abu Bakar.@andik kartika

Read More

Korupsi Dental dibidik Kejari, Dirut RS Gambiran ‘menghilang’

LENSAINDONESIA.COM: Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, dr. Fauzan Adima mendadak sulit ditemui sejak kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) berupa unit alat dokter gigi (dental unit) senilai Rp 3,9 miliar dibidik Kejaksaan Negeri (Kejari).

Pejabat yang kini menjabat sebagai Direktur RSUD Gambiran Kota Kediri tersebut pun seperti tidak ogah memberikan klarifikasi kepada wartawan terkait proyek pengadaan Dental Unit yang bersumber dari APBD Kota Kediri tahun 2013 itu.

Baca juga: Sejumlah kasus korupsi terbongkar di ujung jabatan walikota kediri

Diketahui, terkait kasus ini, Januari lalu, tiga pegawai Dinas Kesehatan telah diperiksa Kejari.

Kasi Pidana Khusus kejaksaan Kota Kediri Sundaya SH mengatakan, sebagai tindak lanjut, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan memanggil mantan kepala dinas dr Fauzan Adima untuk dimintai keterangan seputar pengadaan barang tersebut.

“Mantan kepala dinas kesehatan tentu dipangil,” kata Sundaya, kemarin.

Kendati begitu, ia enggan membeberkan secara rinci siapa saja yang bakal ditetapkan menjadi tersangka. “Masih dalam taraf penyelidikan. Kita belum bisa mempublikasikan,” ujarnya.

Isu yang berkembang dilingkungan Pemkot Kediri, kasus dugaan korupsi pengadaan dental tersebut menyerat beberapa oknum pejabat yang ada di kota kediri.

Untuk diketahui, pengadaan dental unit yang diambilkan dari APBD Kota Kediri anggaran tahun 2013 sebesar Rp 3,9 milyar diduga telah terjadi penyelewengan. Pengadaan alay kedokter gigi ini diduga dimark-up sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Alat dental unit tersebut saat ini sudah di distribusikan ke masing-masing puskesmas yang ada di 3 Kecamatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Anang Kurniawan ketika menandaskan, dirinya tidak tahu menahu soal pengadaan Dental Unit tersebut sebab dirinya baru menjabat beberapa bulan lalu.

“Pengadaan alat itu dilakukan sebelum saya menjabat kepala dinas. Jadi saya sama sekali tidak tahu masalahnya,” ungkap Anang saat ditemui lensaindonesia.com beberapa saat lalu.@andik kartika

Read More

Ini alasan partai-partai Islam kurang diminati pemilih pemula

LENSAINDONESIA.COM: Menurut temuan Lembaga Klimatologi Politik (LKP), partai-partai berbasis massa Islam (PKB, PPP, PKS, PBB, dan PAN) kurang berhasil merangkul pemilih pemula.Elektabilitas partai-partai ini di kalangan pemilih pemula lebih rendah dibadingkan elektabilitas totalnya.

LKP menyontohkan PKB, misalnya. Jika Pemilu dilangsungkan saat ini, dipilih 6,2% responden, namun khusus pemilih pemula PKB hanya 4,8% responden. Kecenderungan yang sama juga terjadi di PPP, PKS, PBB.

Baca juga: DPP PKB minta DPC se-Indonesia sabar duetkan Mahfud-Muhaimin dan Jelang pemilu, partai Islam semakin ditinggalkan

“Secara umum, persentase pemilih pemula yang mengaku akan memilih partai-partai nasional jauh lebih besar daripada yang memilih partai-partai Islam. Sebanyak 77% responden berusia 16 hingga 21 tahun memilih partai-partai nasionalis jika pemilu dilaksanakan sekarang. Sedangkan yang mengaku akan memilih partai-partai berbasis massa Islam hanya 19,2%, dan sebanyak 3,8 menjawab tidak tahu,” kata CEO Lembaga Klimatologi Politik, Usman Rachman, di Pulau dua Jakarta, Selasa (01/03/14).

Usman mengungkapkan, mengapa partai-partai massa Islam relatif kurang sukses dalam merebut hati pemilih pemula? Dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan penelitian-penelitian LKP, ditengarai bahwa hampir semua partai berbasis massa Islam dinilai cenderung bersifat konservatif.

Pemilih pemula, ungkapnya, melihat partai Islam kurang aktif bersosialisasi untuk mendekati anak muda dan tidak pernah berada di posisi paling depan dalam menawarkan ide-ide perubahan.

Selain itu, katanya lagi, partai-partai Islam juga dikesankan sebagi partai “kaum sarungan” yang di mata anak muda dianggap “kurang gaul”.

“PKS sebenarnya sudah cukup agresif dalam mendekati kaum muda di Pemilu 2009. Sehingga berhasil menjadi partai Islam terbaik saat itu. Namun, isu korupsi yang menjerat mantan Presiden PKS LHI telah membuat citra partai santri perkotaan itu terjerembab menjadi partai bawah,” tandas Usman.

Sementara itu, PAN menjadi satu-satu partai berbasis massa Islam yang relatif berhasil mendekati pemilih Pemula. Elektabilitas PAN di kalangan pemilih pemula sedikit lebih tinggi daripada tingkat elektabilitas totalnya. @endang

Read More

Cegah money politic Pemilu, BI Kediri batasi penukaran uang

LENSAINDONESIA.COM: Bank Indonesia (BI) Kediri membatasi penukaran uang pecahan maupun uang rusak. Diduga hal itu dilakukan oleh pihak Bank untuk mengatisipasi adanya politik uang (money politic) mendekati Pemilu Legeslatif (Pileg) 2014.

Jelang pemilu legislatif ini, penukaran uang di BI mengalami peningkatan hingga 100 persen.

Baca juga: Peralihan fungsi pengawasan bank, BI fokus stabilisasi nilai rupiah dan Bank Indonesia beri beasiswa 280 mahasiswa Jatim

Untuk menghindari penukaran uang dengan jumlah berlebih, BI saat ini membatasi penukaran uang hanya sampai 70 nomer urut saja mulai April ini. Pelayanan penukaran secara terbatar itu dibuka hari Selasa sampai Kamis hingga pukul 11.00 WIB.

Kendati begitu, ketika loket penukaran uang baru dibuka pukul 09.00 WIB, nomer urut antrian sudah ludes.

Yudo Herlambang, bagian Unit komunikasi, kordinasi kebijakan BI Kediri membenerkan pihaknya saat ini melakukan pembatasan no urut antrian dan hal itu dilakukan karena ada kenaikan permintaan penukaran uang recehan pecahan 20 ribu dan 10 ribu rupiah.

“Kenaikan tersebut terjadi pada bulan Desember 2013 hingga Februari 2014 ini,” ungkapnya saat dihubungi lensaindonesia.com, Selasa (01/04/2014).

Lebih lanjut Yudo mengatakan, peningkatan permintaan tersebut hanya terjadi pada recehan 20 ribu dan 10 ribu. Namun untuk pecahan 50 ribu serta 100 ribu, mengalami penurunan.

“Saat ini ada peningkatan permintaan penukaran uang pada recehan 10 ribu, hingga mencapai 100 persen, dan hal itu dilihat dari bulan Desember sampai Februari 2014 saja,” sebutnya.

Sedangkan 20 ribu juga mengalami peningkatan hingga 86 persen.

Namun demikian pihak BI enggan miningkatnya permintaan penukaran uang ini dikait-kaitkan dengan Pemilu.

Menurutnya yang dilakukan BI sebatas pelayanan saja agar masyarakat mendapatkan uang yang layak dengan kualitas yang bagus.

Soal perputaran uang, Yodo tidak menampik bila jelang Pemilu ini juga mengalami kenaikan hingga 100 pesen dari hari biasa. “Itu bisa dilihat dari bahasa Bank yang menunjukan bahwa in flow dan out flow. Semua meningkat hingga persen,” paparnya.

Tidak bisa dipungkiri, selama kampanye Pemilu 2014 ini banyak caleg yang membutuhkan uang pecahan untuk menunjang kegiatan sosialisasi. Salah satu cara untuk mendapatkan uang pecahan Rp 10 ribu dan 20 ribu, para caleg biasanya melakukan penukaran uang di bank.

“Kalau penukaran uang dibatasi hal itu membuat susah kita. Lha kita bisa tukar dimana? Kampanye selalu membutuhkan biaya BBM. Kalau ngga dibagi uang bensin juga tidak bakal ada massa yang datang,” kata pengusus seorang tim sukses caleg yang minta namanya dirahasiakan.@andik kartika

Read More

DPP PKB minta DPC se-Indonesia sabar duetkan Mahfud-Muhaimin

LENSAINDONESIA.COM: DPC PKB se-Jatim ngotot mengawinkan Mahfud MD dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Pasangan Capres dan Cawapres dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Namun, Ketua Fraksi PKB di Senayan, minta agar bersabar. Karena, masalah penetapan Capres dan Cawapres tetap menunggu Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas).

Ketua Fraksi Partai PKB Marwan Ja’far, mengatakan, soal penentuan Capres dan Cawapres setelah Pileg dengan terlebih dahulu diadakan Muspimnas (Musyawarah Pimpinan Nasional). Dan, Muspimnas mempertimbangkan 4 poin, antara lain:

Baca juga: PKB Jatim deklarasikan Mahfud MD-Cak Imin pasangan Capres 2014 dan PKB klaim partainya orang muda, "rayu" 52 juta pemilih pemula

1.Berdasarkan survei internal.

2.Mempertimbangkan dinamika dan konstelasi politik nasional.

3.Mempertimbangkan konfigurasi perolehan kursi atau suara pileg.

4.Mempertimbangkan konsultasi dengan para kiai NU

“Sampai detik ini, DPP belum menentukan sikap. Konkretnya sikap politik DPP akan ditentukan setelah Pileg. Termasuk melakukan langkah-langkah koalisi,” kata Marwan Ja’far, saat dihubungi wartawan, Jakarta Selasa (01/04/2014).

Selain itu, kata Marwan, aspirasi sikap DPC PKB se-Jatim akan ditampung oleh DPP sabagi catatan.

“Sebagai Masukan sih boleh aja,” tandas Marwan.

Menurut Anggota DPR RI Komisi V ini, mengatakan, Menurut Kandidat Capresnya ada 3 orang itu, dan sudah diumumkan dipublik. Tapi penentuannya setelah pileg semua, termasuk langkah -langkah koalisi.

“Soal ada langkah-langkah politik DPP setelah pileg, konkretnya setelah pileg,” pungkasnya. @endang

Read More

Solusi Hary Tanoe atasi byar pet di Medan

LENSAINDONESIA.COM: Kampanye Partai Hanura di Medan Sumatera Utara menjadi ajang curhat warga tentang krisis listrik. Juru Kampanye Nasional Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo (HT) pun sigab menanggapi masalah byar pet di Provinsi ini.

“Krisis listrik di Sumatera Utara memang mewakili masalah infrastruktur secara keseluruhan. Ini membuat kita berputar-putar pada masalah yang sama setiap saat, tidak maju, mandek, tidak kemana-mana,” ujarnya di hadapan ribuan massa Partai Hanura di Lapangan Kuala Bekala Medan, Selasa (01/04/14).

Baca juga: Pembangunan infrastruktur daerah tentukan pembangunan nasional dan Indonesia bisa salip kemajuan ekonomi Malaysia & Singapura

HT juga menegaskan pentingnya pasokan listrik bagi satu daerah, seperti Sumatera Utara. Jika pasokan listrik terganggu, bisa dipastikan, warga masyarakat, instansi pemerintah dan industri akan mengalami kerugian.

Ironisnya lanjut calon wakil presiden Hanura ini, krisis listrik ini terjadi di Provinsi seperti Sumut ini yang kaya akan potensi energi. Seperti tenaga air dan panas bumi alias geothermal. Bukan hanya di Sumut, di daerah lain tambah Hary masih banyak yang belum dialiri listrik. Ini terlihat dari rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 79,3 persen.

Untuk itu, HT yang juga pengusaha bos MNC Group ini menjelaskan, bahwa persoalan infrastruktur listrik ini tidak bisa dihadapi oleh pemerintah sendiri, pemerintah harus segera membuka invenstasi dengan mengikutsertakan peran swasta, sehingga masalah listrik bisa ditangani lebih cepat. Jika tidak tambahnya, pembangunan di Indonesia akan semakin lambat, karena listrik merupakan infrastruktur penting untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Harus kita akui, infrastruktur kita bermasalah mulai dari listrik, jalan, jalan tol, pelabuhan, akses transportasi antar pulau, air bersih dan banyak lagi. Harus ada terobosan sehingga masalahnya bisa segera diatasi,” jelasnya.

Disinggung mengenai target Partai Hanura di Sumut, HT optimis Sumut akan menyumbangkan dukungan yang cukup tinggi bagi Partai Hanura.

“Melihat antusiasme dan banyaknya masyarakat yang hadir, saya yakin Hanura di Sumut akan memberikan dukungan maksimalnya untuk kemenangan Partai Hanura, Indonesia butuh perubahan, Sumut butuh perubahan, dan Partai Hanura punya visi misi yang jelas untuk perubahan itu,” tegas Jurkamnas Hanura ini.

Dalam kampanye tersebut tampak hadir Mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal (Purn) Subagyo HS yang juga merupakan Ketua Dewan Penasehat Partai Hanura. Wakil Ketua Bapilu Hanura, Arya Sinulingga. Bendahara Bapilu Hanura, Henry Suparman dan Ketua DPD Hanura Sumut, Zulkifli Siregar.

Selain itu, kampanye ini juga dihadiri oleh Bendahara dan sekaligus Anggota Fraksi Hanura DPR RI yang mencalonkan kembali di Pileg 2014 ini, Nurdin Tampubolon. Caleg Hanura lainnya antara lain Syafril Nasution, Armyn Gultom, Effendi Syahputra serta caleg-caleg Hanura untuk DPRD Sumut dan DPRD Kota Medan. @firdausi

Read More

Usut keterlibatan Jokowi dalam korupsi Pengadaan Trans Jakarta

LENSAINDONESIA.COM: Penumpang setia Bus TransJakarta hari ini, dikejutkan dengan aksi yang digelar Persatuan Mahasiswa Jakarta (Permata DKI) di Bundaran Hotel Indonesia, Selasa (1/4/2014). Bagaimana tidak, sejumlah massa yang melakukan orasi damai tiba-tiba saja menghentikan sejumlah Bus Trans Jakarta yang melintas dan menempelkan stiker bertuliskan “BUSWAY KORUPSI, AYO USUT JOKOWI”.

Massa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Jakarta (Permata DKI) tersebut meminta pihak berwajib untuk segera mengusut keterlibatan Joko Widodo dalam kasus korupsi pengadaan Transjakarta dan BKTB (Bus Kota Terindtegrasi Busway).

Baca juga: HMI desak KPK untuk segera periksa Jokowi dan Gerindra dukung KPK ungkap dugaan korupsi Trans Jakarta

Menurut Humas Permata DKI, La Ode, Jokowi sebagai kepala daerah DKI Jakarta harus bertanggung jawab atas kerugian APBD yang ditaksir berjumlah milyaran rupiah.

“Bus yang didatangkan dari Cina itu berjumlah 4000 unit dengan biaya sebesar Rp. 1 Trilyun, dan kenyataan-nya yang datang bus bekas dan berkarat, jadi bisa dibayangkan kerugian yang harus ditanggung APBD,” ujar La Ode.

Selain itu menurut La Ode, Jokowi juga telah merugikan APBD dengan menerima sumbangan armada bus dari pengusaha advertising dengan timbal balik bus tersebut dijadikan sarana beriklan agar tidak kena pajak.

Untuk itu, lanjut La Ode, Permata DKI meminta KPK agar segera memeriksa Jokowi atas pengadaan bus tersebut sekaligus mendesak DPRD DKI Jakarta mengevaluasi penyerapan anggaran APBD sselama kurang lebih dua tahun terakhir.

“Sangat ironi ketika seorang pemimpin lepas tanggung jawab atas pengadaan Busway yang telah merugikan APBD sebesar 1 trilyun. Dengan demikian kami meminta aparat penegak hukum, BPK, KPK dan DPRD DKI Jakarta untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akarnya,” ungkap La Ode.

Sebagai informasi, Sebagai informasi, Kasus dugaan adanya korupsi dalam pengadaan Bus Trans Jakarta tersebut mengemuka setelah adanya indikasi kecurangan dalam prosedur lelang pengadaan bus gandeng Trans Jakarta dan BKTB. Adapun dari sisi administrasi, dokumen pengadaan sudah benar dan memenuhi prosedur aturan yang berlaku.

Temuan lainnya adalah secara fisik bus terbukti memiliki komponen yang berkarat dan ada yang rusak meski penggunaannya belum sampai satu pekan. Inspektorat menemukan kejanggalan, antara lain pintu otomatis macet, tutup filter oli berkarat, dan speedometer tidak jalan. @kiki_budi_hartawan/@muhammadrusjdi

Read More