LENSAINDONESIA.COM: Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) harus punya seorang juru bicara (Jubir) untuk menjaga kualitas komunikasinya di hadapan publik. Pakar Komunikasi Politik asal Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo menilai, cara komunikasi politik yang dilakukan presiden terlalu aktraktif dan over yang
dikhawatirkan berdampak pada tingginya ekspektasi publik terhadap Jokowi.
Ia menjelaskan, komunikasi yang berkualitas salah satunya adalah adanya pengumpulan fakta dan informasi awal dan tidak terlalu menunjukkan kelebihan serta aktraktif.
Baca juga: BUMN berstatus Tbk tak layak dapat suntikan PMN dan Demokrat: Pertemuan Prabowo-Jokowi bisa redakan ketegangan KPK-Polri
“Presiden seharusnya menunjuk juru bicara agar kualitas komunikasi di hadapan publik, khususnya komunikasi publik terjaga,” ujarnya di Surabaya, Minggu, (1/2/2015).
Kemudian, ia juga memisalkan gaya blusukan presiden yang dianggapnya sebagai salah satu bentuk over atraktif dan rawan menjadi boomerang jika tidak terkelola dengan baik.
“Meski kuat pengaruhnya, tapi model over atraktif berisiko tinggi jika tidak searah dengan opini publik,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tersebut. Seharusnya, kata Suko, sangat diperlukan proses pengumpulan fakta dan informasi awal harus terlebih dahulu dicek dan ricek sebelum ditampilkan dan menjadi santapan publik.
“Presiden harus mengembangkan manajemen komunikasi politik sebagai Negarawan,” katanya.
Salah satunya, dengan menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno sebagai juru bicara. “Saya melihat posisi seorang Mensesneg bisa juga berperan sebagai juru bicara Presiden demi menjaga kualitas berkomunikasi politik,” tukas Suko Widodo.
Sebelumnya, dorongan maupun masukan agar Presiden menunjuk seorang juru bicara mencuat dengan harapan komunikasi antara publik dan pemerintah berjalan dengan baik sehingga informasi yang disampaikan tidak simpang siur serta muncul opini publik yang berbeda-beda.@sarifa
