Pemeran ranger merah dalam film Power Rangers bunuh teman sekamar

LENSAINDONESIA.COM: Ricardo Medinah Jr, pemeran ranger merah dalam serial Power Rangers ditangkap polisi karena diduga menjadi pelaku pembunuhan terhadap teman sekamar sendiri. Pria gondrong ini dituduh membunuh Joshua Sutter dengan cara menusuk perut korban dengan pedang hingga tewas dalam sebuah keributan.

Sejumlah media asing mengabarkan, saksi menyebutkan kasus pembunuhan ini bermula ketika ada sebuah keributan dari kamar mereka pada Sabtu (31/1/2015) sekitar pukul 15.30 waktu setempat. “Saat itu Ricardo Medinah sedang dalam kamar bersama pacarnya. Dia nampak kesal dengan Sutter yang terus mengikuti mereka,” terangnya.

Baca juga: Mayat Nenek di pinggir tol ternyata dibunuh cucunya sendiri dan Tiga aktor The Raid tampil dalam film Star Wars: The Force Awakens

Setelah itu tak ada lagi yang tahu kejadiannya. Mendadak keributan makin memuncak dan Sutter ditemukan sudah tergeletak. “Korban sempat dibawa ke rumah sakit namuan nyawanya tak tertolong,” sambung saksi itu.

Atas kasus pembunuhan ini, Ricardo Medinah langsung diamankan polisi dan kini bintang Power Rangers ini ditahan di Palmdale, California.

Saat ini, bintang pemeran ranger merah dalm film anak-anak Power Rangers itu didakwa dan ditahan dengan jaminan ditetapkan USD 1 juta dalam kasus pembunuhan ini.

Perlu diketahui, Ricardo Medina membintangi serial TV Power Rangers Wild Force sebelum bermain Deker di 2011 seri Power Rangers Samurai. Dia juga menyuarakan Deker di video game Power Rangers Samurai dan dalam film Power Ranger Samurai yang dirilis tahun 2012 lalu. @andiono

Read More

Massa kepung kantor Pemkab Jombang tuntut realisasi UU 6/2004

LENSAINDONESIA.COM : Puluhan perangkat desa dan mahasiswa mengepung kantor Pemerintah Kabupaten Jombang, Senin (2/2/2015). Mereka menuntut realisasi UU no 06 tahun 2014.

“Jangan mau dibodohi oleh mereka, bupati Nyono harus segera merealisasikan UU no 06 tahun 2014, karena ini menjadi hak kami sebagai perangkat. Jangan mau ditipu oleh mereka dan di ajak ikut terlibat politik praktis” Ungkap, Wito, salah satu perangkat dalam orasinya.

Baca juga: Pong Harjatmo didaulat orasi pedagang asongan Stasiun Besar Madiun dan Gara-gara parkiran Masjid Demak, puluhan pedagang demo Pemkab

Ia menjelaskan, perangkat desa diberhentikan paling lama usia 60 tahun, sesuai dengan UU no 06 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang desa. “Tapi, kenapa di Jombang tidak dilaksanakan, kami berjuang disini untuk menuntut hak-hak kami yang sampai hari ini belum di laksankan oleh Bupati Jombang,” teriaknya.

Puluhan massa dari perangkat desa tersebut berorasi secara bergantian, mereka juga menuntut realisasi putusan PTUN. Sempat ada aksi dorong pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian, dan akhirnya perwakilkan

mereka dipersilahkan masuk ke Pemkab Jombang untuk mediasi.@Obi

Read More

Presiden Jokowi minta dubes kedepankan diplomasi ekonomi

LENSAINDONESIA.COM: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para duta besar Indonesia untuk negara asing untuk mengedepankan diplomasi ekonomi. Ia menyebutkan, para duta besar Indonesia harus mempunyai insting tajam untuk melihat potensi ekonomi yang ada di negara penempatannya.

“Sebetulnya peluang ada di mana-mana dan kesempatan yang diambil di sebelah mana, kelihatan sekali. Selama tiga bulan menjadi presiden, 90 persen urusannya soal ekonomi,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja (Raker) Pimpinan Kementerian Luar Negeri dengan Perwakilan Indonesia di Luar Negeri, di Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/2).

Baca juga: Overaktif, Jokowi diminta tunjuk jubir dan BUMN berstatus Tbk tak layak dapat suntikan PMN

Presiden Jokowi menuturkan pengalamannya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pada 2012-2014. Selama dua tahun menjabat gubernur DKI Jakarta, kata Jokowi, sebagian besar atau sekitar 99 persen urusan yang ditanganinya bersama para perwakilan negara sahabat di Indonesia adalah menyangkut ekonomi.

Ia mengambil contoh, saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan membangun proyek mass rapid transportation (MRT), banyak duta besar yang datang menemuinya untuk menanyakan apa saja yang bisa disediakan perusahaan dari negara asal mereka.

“Para dubes datang dan bertanya kepada saya, kereta dibeli di mana. Bisa tidak negara saya, apakah ada perusahaan yang ikut. Ada lagi yang tanya, mesin untuk mengebor bisa ikut. Kalau ada pekerjaan besar, dubesnya aktif,” kata Presiden Jokowi.

Rapat Kerja Pimpinan Kementerian Luar Negeri dengan Perwakilan Indonesia di Luar Negeri yang dilaksanakan mulai tanggal 2–5 Februari 2015 itu, diikuti oleh 132 kepala perwakilan, duta besar, konsulat jenderal dan kuasa tetap Indonesia yang ditempatkan.@sita

Read More

Sidang praperadilan Budi Gunawan dikawal 500 personel

LENSAINDONESIA.COM: Sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berlangsung ketat. Setidaknya ada 500 personel dikerahkan untuk pengamanan.

Calon Kapolri Komjen Pol Gunawan mengajukan praperadilan soal penetapannya sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca juga: Denny Indrayana ragukan kredibilitas Hakim Praperadilan Budi Gunawan dan Tim Sembilan pantau sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan

“Pasukan pengamanan sidang praperadilan dari Brimob Polda Metro Jaya, Sabhara Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan dan Brimob Mabes Polri,” kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul di Jakarta, Senin (2/1/2015).

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya juga menyiapkan kendaraan taktis, termasuk satu kendaraan kanon air dan dan tiga Barracuda.

Menurut Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Made Sutrisna sidang perdana praperadilan perkara Budi Gunawan dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB. Sidang akan dipimpin oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi. Namun hingga saat ini BG belum terlihat di lokasi sidang.

KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka perkara dugaan penerimaan gratifikasi sehari menjelang pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Polri di Komisi III DPR RI.

Tidak terima dengan penetapannya tersangka, tim pengacara Budi Gunawan mempraperadilankan keputusan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan KPK tidak berhak menangani kasus pejabat eselon II.@sita/antara

Read More

Jokowi gagal benahi JKN dan BPJS Kesehatan

LENSAINDONESIA.COM: Adanya usulan masa tunggu/aktivasi kartu peserta mandiri 1 bulan, merupakan kado buruk 100 hari pemerintahan Jokowi. Tidak hanya itu, Jokowi gagal membenahi masalah JKN dan BPJS Kesehatan dalam 100 pemerintahannya.

“KIS yang diluncurkan Jokowi tidak berarti apa-apa. Kalaupun ada penambahan peserta PBI 1,7 juta (penyandang masalah kesejahteraan sosial) itu bukanlah prestasi, tapi melanjutkan kebijakan era SBY,” ujar aktivis BPJS Watch, Timboel Siregar di Jakarta, Senin (2/2/2015).

Baca juga: Tagih tunggakan BPJS, Jaksa Kejari Surabaya dapat Rp 247 juta dan Awasi pelaksanaannya, Komisi IX DPR RI bentuk panja BPJS Kesehatan

Kehadiran Peraturan BPJS Kesehatan No 4/2014 yang mensyaratkan aktivasi selama 7 hari merupakan hal yang harus dihapus Jokowi, selain persyaratan calon peserta mandiri punya rekening bank dan harus mendaftarkan seluruh keluarganya yang ada di KK.

Namun bukannya dihapus, pemerintah Jokowi melalui Menko Perekonomian malah mengusulkan masa aktivasi peserta mandiri menjadi 1 bulan. Kata Timboel, adanya masa aktifasi merupakan pelanggaran serius terhadap isi pasal 20 ayat (1) UU 40/2004 tentang SJSN yang berbunyi “Peserta Jaminan Kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya telah dibayar oleh pemerintah.”

Ini artinya calon peserta mandiri yang sudah bayar iuran telah menjadi peserta BPJS Kesehatan dan berhak mendapat pelayanan dari BPJS Kesehatan. Sama seperti PBI yang sudah dibayarkan pemerintah via APBN maka secara otomatis mendapat pelayanan.

Pemerintah lanjut ia, harus menyadari bahwa BPJS Kesehatan bukan asuransi swasta yang memberlakukan masa aktivasi. Itu orientasi profit, sementara BPJS Kesehatan adalah institusi nirlaba. “Adanya usulan tetap memberlakukan aktivasi dan malah berencana menambah waktu aktivasi tersebut merupakan bukti kepanikan dan ketakutan pemerintah Jokowi terhadap masalah kemampuan BPJS Kesehatan melaksanakan kewajibannya,” tegas ia.

Harusnya pemerintah Jokowi menambah pemasukan untuk BPJS melalui penambahan iuran untuk PBI (jumlah iuran dan jumlah peserta), menaikkan plafon iuran pekerja formal dan PNS, TNI, Polri dari 2 PTKP menjadi 4 PTKP, meningkatkan pengawasan dan sanksi sehingga peserta disiplin membayar (termasuk pemda-pemda yang mengikutkan jamkesda ke bpjs Kesehatan), serta mengaktifkan BPRS (badan pengawas RS) dan meningkatkan kualitas verifikator sehingga meminimalisasi pelanggaran etika dan korupsi yang dilakukan RS.

“Adanya masa aktivasi ini membuktikan bahwa Jokowi telah mengorbankan rakyat sebagai peserta mandiri untuk mendapatkan hak konstitusionalnya,” tukas Timboel.@sita

Read More

Waspada, serangan chikungunya mulai menyebar ke penjuru Kediri

LENSAINDONESIA.COM: Puluhan warga Kelurahan Blabak yang ada di RT 16 RW 6, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, terserang wabah penyakit Chikungunya. Ironisnya, meski sudah dilaporkan oleh warga setempat pada pihak kelurahan, namun belum ada penanganan berarti dari pemerintah .

“Awalnya yang sakit hanya warga yang ada di dekat jalan besar, namun saat ini penyakit chikungunya sekarang sudah menjalar pada puluhan warga, dalam waktu sekitar dua pekan,” kata Ketua RT, Jumadi,ketika ditemui di rumahnya, Minggu (1/2/2015).

Baca juga: Ratusan warga Madiun terserang chikungunya dan Chikungunya mewabah di Ponorogo

Lebih lanjut Jumadi menceritakan, penyakit itu mulai menyerang warga pada awal Desember 2014 lalu, sampai sekarang. Dan sampai saat ini, serangan nyamuk Chikungunya terus menyerang warga. “Warga yang terkena penyakit itu banyak yang mengalami kelumpuhan, rata-rata hingga tiga hari. Satu RT hampir semua. Ya jumlahnya sekitar 70 persen. Dan saat ini keadaan warga disini masih dilanda penyakit menular itu,” katanya.

Pria berumur 50 tahun ini, sudah melaporkan peristiwa yang terjadi di daerahnya kepada pemerintah daerah. Namun

nyatanya, hingga kini belum ada tindakan berarti dari pemerintah kota Kediri.

“Sudah kamilaporkan ke Kelurahan dan diteruskan ke kantor kecamatan. Tapi sampai sekarang belum ada fogging ditempat kami,” ujarnya.

Terpisah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri dr Sentot, mengatakan pihaknya baru akan melakukan kegiatan fogging pekan ini. “Ya kita akan lakukan penyemprotan foging ditempat itu (kelurahan Blabak) pada selasa(3/2) depan,” katanya singkat, saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Untuk diketahui,Chikungunya adalah penyakit sejenis demam yang disebabkan alphavirus yang disebarkan oleh gigitan nyamuk dari spesies Aedes aegypti. Rata-rata gejala yang diderita korban adalah meriang, bengkak disertai panas di tubuh, dan pegal-pegal. Bahkan, beberapa orang merasa seperti tangan dan kakinya tak bisa diangkat.

Sebelumnya, wabah chikungunya sudah menyerang warga Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Burengan dan Jamsaren, tepatnya di lingkungan Kleco. @andik Kartika

Read More

Overaktif, Jokowi diminta tunjuk jubir

LENSAINDONESIA.COM: Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) harus punya seorang juru bicara (Jubir) untuk menjaga kualitas komunikasinya di hadapan publik. Pakar Komunikasi Politik asal Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo menilai, cara komunikasi politik yang dilakukan presiden terlalu aktraktif dan over yang

dikhawatirkan berdampak pada tingginya ekspektasi publik terhadap Jokowi.

Ia menjelaskan, komunikasi yang berkualitas salah satunya adalah adanya pengumpulan fakta dan informasi awal dan tidak terlalu menunjukkan kelebihan serta aktraktif.

Baca juga: BUMN berstatus Tbk tak layak dapat suntikan PMN dan Demokrat: Pertemuan Prabowo-Jokowi bisa redakan ketegangan KPK-Polri

“Presiden seharusnya menunjuk juru bicara agar kualitas komunikasi di hadapan publik, khususnya komunikasi publik terjaga,” ujarnya di Surabaya, Minggu, (1/2/2015).

Kemudian, ia juga memisalkan gaya blusukan presiden yang dianggapnya sebagai salah satu bentuk over atraktif dan rawan menjadi boomerang jika tidak terkelola dengan baik.

“Meski kuat pengaruhnya, tapi model over atraktif berisiko tinggi jika tidak searah dengan opini publik,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tersebut. Seharusnya, kata Suko, sangat diperlukan proses pengumpulan fakta dan informasi awal harus terlebih dahulu dicek dan ricek sebelum ditampilkan dan menjadi santapan publik.

“Presiden harus mengembangkan manajemen komunikasi politik sebagai Negarawan,” katanya.

Salah satunya, dengan menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno sebagai juru bicara. “Saya melihat posisi seorang Mensesneg bisa juga berperan sebagai juru bicara Presiden demi menjaga kualitas berkomunikasi politik,” tukas Suko Widodo.

Sebelumnya, dorongan maupun masukan agar Presiden menunjuk seorang juru bicara mencuat dengan harapan komunikasi antara publik dan pemerintah berjalan dengan baik sehingga informasi yang disampaikan tidak simpang siur serta muncul opini publik yang berbeda-beda.@sarifa

Read More