Dua rekening tersangka korupsi UPS sudah diblokir

LENSAINDONESIA.COM: Penyidik Bareskrim Mabes Polri telah memblokir rekening kedua tersangka guna mempelajari aliran dana dalam kasus ini. Kedua tersangka tersebut yakni Zaenal Soleman selaku PPK Pengadaan UPS Sudin Dikmen Jakarta Pusat dan Alex Usman selaku PPK pengadaan UPS Sudin Dikmen Jakarta Barat.‎

“Rekening keduanya sudah dibekukan,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum), Kombes Pol Rikwanto, di Jakarta, Rabu (1/3/2015).

Baca juga: Bareskrim bidik tersangka baru di korupsi UPS dan Aswaja demo Bareskrim, bongkar politikus Gerindra DKI & ayahnya korup

Dia menjelaskan pembekuan atau pemblokiran rekening kedua tersangka tersebut dilakukan karena penyidik melihat adanya dugaan aliran dana hasil korupsi tersebut.”Jadi penyidik saat ini mendalami aliran dana hasil korupsi itu ke mana saja. Apakah ke oknum legislatif dan distributornya, atau lainnya,‎kan dananya itu sudah cair,” jelasnya.

Disinggung soal berapa jumlah uang yang berada direkning tersangka, Rikwanto enggan membeberkanyan.”Itu bukan konsumsi publik,” pungkasnya. @AL

Read More

Aschta Boestani Tajudin ditunjuk jadi Plt Dirut KBS

LENSAINDONESIA.COM: Pasca surat persetujuan pengunduran diri Dirut Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS), Ratna Achjuningrum per tanggal (31/3/2015), Wali Kota Surabaya telah menunjuk Aschta Boestani Tajudin sebagai Plt (Pelaksana Tugas).

Keputusan ini diambil setelah tim pengkaji memunculkan dua nama yaitu Direktur Operasional Aschta Boestani Tajudin dan Direktur Keuangan dan SDM Fuad Hasan.

Baca juga: Soal Jalak Bali KBS, Polrestabes dalami pemeriksaan saksi dan Ketua PERKIN mengaku punya bukti penyimpangan KBS

“Iya kan kemarin sudah diputuskan satu nama Bu Aschta. Itu juga sudah melalui persetujuan tim,” kata Tri Rismaharini ketika ditemui, Rabu (1/4/2015)

Lebih lanjut, wali kota perempuan pertama di Surabaya mengatakan proses rekrutmen Dirut definitif masih dalam proses pelaksanaan. Namun, sampai saat ini pihaknya mengaku belum tahu sampai kapan proses rekrutmen itu berlangsung .

“Ya kita belum tau sampai kapan (proses rekrutmen). Kita lihat waktunya kapan akan kita umumkan,” cetus Walikota Risma.

Di sisi lain, pernyataan ini kontradiktif dengan pengakuan Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Kota Surabaya M. Khalid yang mengaku belum tahu siapa Plt Dirut KBS meski surat pemberhentian dirut yang lama sudah ditandatangani Walikota Tri Rismaharini. Padahal, pihaknya sendiri sudah mengajukan Plt agar tidak terjadi kekosongan jabatan.

“Kami sendiri tidak tahu kok sampai sekarang surat penunjukan Plt dari wali kota belum turun. Yang pasti kami harus bersabar menunggu,”kata Khalid.

Ia mengakui, pihaknya bersama Badan Pengawas (Bawas) PDTS KBS sudah mengusulkan Direktur Operasional PDTS KBS, Aschta Boestani Tajudin sebagai Plt dirut. Ternyata Bu Risma berkeinginan agar Plt ini tak sekedar ditunjuk, namun harus melewati proses fit and proper test.

Maka Senin kemarin ( 30/1/2015) dilaksanakan fit and proper test yang dilakukan pada direktur perasional Aschta Boestani Tajudin dan direktur keuangan dan SDM Fuad Hasan.

“Kami memang mengusulkan nama direktur operasional karena dianggap mampu. Namun kita tetap melaksnakan fit and proper test kepada dua nama sesuai rekomendasi,” cetusnya.

Diketahui, Ratna Achjuningrum pada pada Senin (26/1) lalu melayangkan surat pengajuan diri ke wali kota. Pengunduran diri alumnus Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang ini bermula dari Risma yang tak kunjung mengeluarkan surat perintah untuk pengelolaan aset KBS yang ada diatas tanah, khususnya terkait kandang.

Tahun ini PDTS KBS sudah harus melakukan pengelolaan fisik kandang satwa. Sayangnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum memberi kewenangan pengelolaan aset pada direksi KBS untuk melakukan tindakan tersebut. Padahal Pemkot Surabaya sendiri menganggarkan Rp54 miliar untuk perbaikan KBS yang pencairannya dilakukan bertahap.

Karena direksi tak diberi wewenang untuk mengelola asset, maka anggaran tersebut tak pernah terserap.@wan

Read More

Kejagung masih belum simpulkan kasus hukum Komjen BG

LENSAINDONESIA.COM: Kejaksaan Agung belum juga menyimpulkan langkah hukum terkait pelimpahan perkara Komjen Pol Budi Gunawan yang diterimanya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Padahal LHA PPATK yang dimintanya sudah diterima sejak beberapa waktu lalu.

Jaksa Agung HM Prasetyo yang ditanyakan soal perkembangan soal pengkajian perkara Komjen Pol Budi Gunawan mengatakan hingga kini masih menunggu laporan dari tim satuan tugas khusus (Satgasus) yang melakukan pengkajian perkara tersebut. “Kita lihat langkah-langkah yang akan kita lakukan, ‎kita masih menunggu laporan tim jaksa,” katanya di Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Baca juga: Kasus Komjen BG masih dipelajari Satgasus Kejaksaan Agung dan KPK diminta tak ajukan PK atas pembatalan status tersangka Komjen BG

Dia menjelaskan hingga tim satgasus masih mempelajari ‎seluruh hasil penyelidikan dan penyidikan dari KPK tersebut termasuk soal LHA PPATK yang telah diterimanya. “Belum, itu kan tidak bisa kita putuskan secara serampangan kita harus memperhatikan segala aspek,” jelasnya.

Prasetyo juga mengisyaratkan untuk melimpahkan perkara Komjen Pol Budi Gunawan ke Bareskrim Mabes Polri berdasarkan Mou antara KPK, Kejaksaan Agung dan Polri. ‎MoU tersebut berisikan soal ketika salah satu aparat penegak hukum sudah pernah melakukan penyelidikan terlebih dahulu maka akan diberikan prioritas kepada penegak hukum tersebut untuk menangani.

“Kita lihat nanti, tapi ada MoU seperti itu, kita harus perhatikan dan hormati,” pungkasnya.

Disinggung soal kapan waktu tepatnya keputusan langkah hukum akan diambil, Prasetyo menegaskan satgasus tidak dibebani tenggat waktu, namun politikus Nasdem ini berjanji

akan menyelesaikan perkara tersebut secepatnya.

Berkas perkara Komjen BG dilimpahkan ke Kejagung pasca gugatan praperadilan yang dilayangkan Komjen BG di kabulkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi yang memutuskan penyidikan yang dilakukan KPK dalam perkara Komjen BG tidak sah. @AL

Read More

Menkopolhukam bantah pemblokiran situs radikal terburu-buru

LENSAINDONESIA.COM: Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Tedjo Edhy Purdijanto mengatakan pemblokiran 22 website berbau radikal tidak dilakukan terburu-buru.

Ia mengatakan hal tersebut bisa dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat. “Masyarakat lapor ke BNPT, dari BNPT dilaporkan ke menkominfo. Karena itu akan dicek ulang, terkait agitasinya, ataupun propaganda, kalo tidak akan dibuka kembali,” kata Tedjo Edhy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

‪

Ia membantah penilaian adanya langkah terburu-buru saat menerapkan pemblokiran tersebut. “‪Tidak, ini jangan sampai kita kecolongan lagi,” kata dia.

Baca juga: Almuzzammil: Pemblokiran website Islam adalah cara rezim Orba dan DPR minta umat Islam tak terpancing penutupan media bernafaskan Islam

Kominfo telah memblokir 22 situs/website yang bernuansa radikal dengan meminta penyelenggara internet service provider (ISP) untuk memblokir website tersebut.

Situs yang diblokir itu adalah arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, dakwahmedia.com dan muqawamah.com.

Lalu ada lasdipo.com, gemaislam.com, eramuslim.com, daulahislam.com, shoutussalam.com, azzammedia.com dan indonesiasupportislamicstate.blogspot.com. Walau begitu beberapa situs tersebut masih bisa diakses melalui telepon selular. @endang

Read More

Bertemu polisi nakal? Laporkan ke nomor hotline berikut ini

LENSAINDONESIA.COM: Polda Jatim menggelar Operasi Simpatik Semeru 2015, mulai hari ini hingga 21 hari ke depan. Operasi ini akan dimulai dari sikap polisi sendiri dalam berlalu lintas agar dicontoh oleh masyarakat. Polisi yang melanggar saat berkendara akan ditindak.

Hal itu disampaikan Kepala Polda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf usai memimpin apel Operasi Simpatik Semeru 2015 di Lapangan Mapolda Jatim, Rabu (1/4/2015) “Operasi ini akan dimulai dari internal polisi sendiri. Jadi petugas harus memberi contoh dulu,” terang Anas

Mantan Wakabareskrim Mabes Polri itu menambahkan, polisi lalu lintas harus menjadi penggerak revolusi mental sebagaimana menjadi program utama pemerintah. Karena itu, tidak hanya menindak pelanggar, petugas lalu lintas maupun polisi yang berkendara juga harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Karena itu, sanksi seperti tilang juga akan diberikan kepada polisi yang melanggar. Catatan pelanggaran tersebut, kata Anas, nanti juga akan jadi acuan kenaikan pangkat. “Nanti pelanggaran tersebut akan dicatat, dan menjadi pertimbangan kenaikan pangkat,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Jatim Kombes Pol Verdianto Iskandar Batticaca menjelaskan, selain pencegahan dan penindakan, penyuluhan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamtibcarlantas) juga akan dilakukan dalam Operasi Simpatik Semeru 2015 ini.

Sebanyak 3.029 personel, terdiri dari 245 personel dari Polda jatim dan 2.750 personel jajara

Polres, dikerahkan dalam operasi ini. Jika warga menemukan oknum polisi yang melakukan pelanggaran saat bertugas, diharapkan mengadukan langsung ke Hotline Regional Traffic Management Center (RTMC) Polda di nomor 031-8292333/082140060000.

“Kalau ada yang nakal itu oleh oknum. Adukan saja ke RTMC, pasti kita tindak,” pungkas Verdianto. @rofik

Read More

Kantor Kemenkumham digeledah penyidik Polri

LENSAINDONESIA.COM: Penyidik Bareskrim Polri terus mencari bukti-bukti dugaan korupsi sistem payment gateway yang melibatkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Pencarian bukti dilakukan ‎termasuk melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Tadi hasil konfirmasi dengan penyidik Tipikor, ada kegiatan menyambangi Kemenkumham, melakukan penggeledahan dan mengambil barang bukti dokumen surat yang dibutuhkan dengan penyedikan payment gateway,” Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri, Kombes Pol Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Baca juga: Bareskrim siapkan surat cekal pada Denny Indrayana dan Denny Indrayana berharap kasusnya dihentikan Bareskrim

Dia menjelaskan penggeledahan dilakukan didalam ruangan yang memiliki kaitan dengan proyek Payment Gateway, namun Rikwanto enggan membeberkan ruangan apa saja yang digeledah. “Penggeledahan itu tengah berlangsung hari ini sejak pukul 10.00 WIB, ruangan yang ada kaitannya dengan payment gateway pokoknya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Penyidik Bareskrim Mabes Polri tengah mempersiapkan surat pencegahan berpergian keluar negeri (cekal) terhadap tersangka mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana dalam kasus dugaan korupsi Proyek Payment Gateway ‎di Kemenkumham RI. @AL

Read More

Gunung Biru, Poso dihujani roket PPRC

LENSAINDONESIA.COM: Gunung Biru yang terletak di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Selasa (31/3/2015), diserbu dan dihujani roket oleh Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI yang sedangmelaksanakan latihan di daerah tersebut.

Gunung yang disinyalir menjadi markas dan pelatihan para teroris itudigempur dari darat, laut dan udara.Gempuran yang diawali dengan tembakan roket M Grade dari pasukan pendarat Marinir dan Bantuan Tembakan Kapal (BTK) dari KRI Sultan Hasannudin-366 yang berada di sekitar perairan Poso Pesisir tersebut mendapat perhatian masyarakat setempat. Latihan ini dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kasad, Kasal, Pangkostrad, Pangarmatim, Danguspurlatim, Komandan Kormar, Kapuspen TNI serta pejabat teras Mabes TNI.

Baca juga: Cegah radikalisme, TNI kerahkan satu batalyon di Poso dan Ini Presiden Jokowi naikkan pangkat 27 Jenderal bintang satu & dua

Usai dihajar oleh roket dan BTK dari kapal perang kemudian secara bergantian empat pesawat tempur TNI AU menghujani gunung tersebut dengan tembakan berat dari ketinggian yang mendarat tepat pada sasaran, yang kemudian disusul dengan penerjunan dari 10 pesawat hercules yang membawa pasukan Lintas Udara (Linud) dan helikopter serbu TNI AD.

Penembakan dengan Roket M.grade dari pasukan pendarat Marinirdan BTK dari KRI Sultan Hasanuddin-366 adalah merupakan rangkaian serangan dari Satuan Tugas Laut(Satgasla) PPRC TNI tahun 2014 yang dipimpin oleh Komandan Satgasla PPRC TNIKolonel Laut (P) Iwan Isnurwanto, SH.,MAP.,M.Tr (Han), yang sehari-hari menjabat Asops Guspurlatim.

Dalam kegiatan tersebut Koarmatim mengerahkan 3 kapal perang yaitu KRI Sultan Hassanudin-366, KRI Surabaya -591 dan KRI Hasan Basri-382. Saat ini KRI Surabaya-591, kapal perang jenis Landing Platform Dock (LPD) berhasil merapat di Dermaga Poso II dengan selamat setelah menempuh perjalanan Surabaya-Poso.

Menurut Panglima TNI, latihan itu membawa pesan Show Of Forces, terhadap kelompok tertentu, bahwa tidak ada tempat bagi ISIS di Indonesia serta akan berdampak baik secara nasional maupun internasional. Saat teleconference dengan unsur Satgasrad, Satgasla dan Satgasud PPRC TNI, Panglima TNI menekankan agar latihan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.@sita

Autentikasi

Kadispenarmatim

Letkol Laut(KH) Maman Sulaeman

Read More