Petani mengeluh, Mentan: Pemerintah tak kurangi kuota pupuk subsidi

LENSAINDONESIA.COM: Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman membantah adanya anggapan kelangkaan pupuk bersubsidi di sejumlah daerah akhir-akhir ini, akibat pengurangan kuota yang dilakukan pemerintah pusat.

Menurutnya, justru pemerintah tetap mempertahankan kuota pupuk bersubsidi, guna memenuhi kebutuhan pertanian dan peningkatan produksi pertanian.

Baca juga: Berkunjung ke Ngawi, Jokowi: Mayoritas jaringan irigasi rusak dan Traktor bantuan Jokowi meluber hingga Jalan Raya Ngawi-Madiun

“Itu tidak benar. Tulis yang besar-besar ya. Pemerintah pusat tidak pernah mengurangi pupuk bersubsidi untuk pertanian di tahun ini (2015). Jika ada pihak tertentu beranggapan subsidi dikurangi, sekali lagi tidak benar,” ujarnya serius, sebelum kedatangan Presiden RI Joko Widodo di lapangan Desa Keras Wetan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Sabtu (31/01/2015).

Ia mengatakan kebutuhan pupuk untuk tiap propinsi hingga daerah dicukupi dan diatur pimpinan daerah setempat dari gubernur hingga bupati/walikota, sebab daerah setempat paling tahu menyangkut segala hal kebutuhan pupuk.

“Pemerintah untuk tahun ini saja, memberikan pupuk bersubsidi sebanyak 9,5 juta ton,” tandasnya.

Menurutnya anggapan kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi, disinyalir adanya ketidaklancaran distribusi, sebab stok dipabrik mencukupi hingga untuk beberapa bulan kedepan.

Guna memantau distribusi pupuk itu, Kementrian Pertanian menerjunkan satu orang petugas dan pabrik pupuk juga melakukan

hal sama. “Hal itu, dilakukan untuk mengetahui hambatan distribusi,” ujarnya lagi.

Sisi lain, tambahnya, ada pemahaman belum dimengerti sejumlah kalangan, saat pimpinan daerah mengatur penyaluran pupuk bersubsidi tidak diberikan penuh langsung diawal tahun. Sehingga, memunculkan kesan terjadi pengurangan pupuk untuk pertanian, padahal jika ada daerah mengajukan kekurangan pupuk dapat dipenuhi pada pertengahan tahun nanti.

Dilaporkan, Mentan Amran Sulaiman ke Kabupaten Ngawi untuk mendampingi Presiden Jokowi memberikan bantuan sebanyak 852 traktok dan 377 unit pompa kepada petani se Jawa Timur. Pemberian bantuan itu, sekaligus untuk mendongkrak kenaikan produksi pertanian khususnya padi, agar mampu mencapai swasembada beras 3 tahun kedepan.@arso

Read More

Traktor bantuan Jokowi meluber hingga Jalan Raya Ngawi-Madiun

LENSAINDONESIA.COM: Setelah Sempat tertunda sampai tiga kali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengunjungi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (31/01/2015) siang tadi.

Dalam kunjungan kerja menyusuri Jawa Timur dan Jawa Tengah, Presiden didampingi oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyerahkan bantuan 852 unit traktor dan 377 pompa air kepada petani. Saking banyaknya, alat-alat ini bahkan meluber hingga Jalan Raya Ngawi-Madiun, Jawa Timur.

Baca juga: Pagi ini Presiden Jokowi bagi-bagi traktor pada petani di Ngawi dan DPD Nasdem Ngawi, tuding terjadi penggelembungan suara

Pemberian bantuan hand tractor dan pompa air disambut baik oleh ratusan petani Ngawi. Mereka mendapat jatah 34 unit traktor dan mesin pompa, diterima oleh Gabungan Kelompok Petani (Gakoptan) di bawah koordinasi Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA).

“Kami sangat senang dengan bantuan ini dan semoga ini diikuti dengan perbaikan irigasi agar hasilnya meningkat,” kata Jumono, salah satu petani Ngawi.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan blusukan di pelosok tanah air, Presiden Jokowi juga membagikan ratusan traktor kepada petani. Langkah ini dilakukannya dalam rangka mewujudkan program swasembada pangan hingga beberapa tahun mendatang.

“Dengan penyerahan handtraktor dan pompa air ini bisa mewujudkan swasembada pangan dalam tiga tahun,” ujar Jokowi saat menyerahkan traktor secara simbolis ke para petani.

Maka lebih lanjut, pemberian perangkat pertanian tidak hanya dilakukan di Ngawi, melainkan akan terus dilakukan di seluruh daerah di Indonesia.

“Tujuannya, agar dalam tiga tahun kita bisa swasembada pangan. Tetapi, saya optimis bisa tercapai dalam dua tahun. Ya, paling tidak produksi pangan kita harus naik,” ujar Jokowi ketika berdiskusi dengan para petani.

Dengan demikian, kalau ada oknum yang jika ada yang main-main dalam pengadaan dan ditribusi pupuk dan benih sehingga terlambat sampai ke petani, Jokowi minta Kapolda segera menangkap orangnya.

“Karena ini bukan urusan pupuk dan benih saja. Melainkan urusan Indonesia swasembada pangan,” tegas Presiden Jokowi.

Kepada petani, Presiden Jokowi selalu menekankan janjinya untuk konsisten membantu ketersediaan alat-alat produksi pertanian, merata semua daerah, sehingga nanti Indonesia mampu mencapai kesuksesan swasembada pangan. Jika kebutuhan petani tercukupi dan tak perlu menyewa, Presiden memprediksi pertanian Indonesia akan maju pesat.@ridwan_LICOM/arso/pp

Read More

Pagi ini Presiden Jokowi bagi-bagi traktor pada petani di Ngawi

LENSAINDONESIA.COM: Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Kabupaten Ngawi Jawa Timur pagi, Sabtu (31/01/2015).

Dalam kunjunganya ke Ngawi ini, Jokowi akan akan membagikan 850 unit Hand Tractor dan 337 unit Pompa Air kepada perwakilan petani di Desa Keras Wetan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi.

Baca juga: Gubernur Jatim dan Presiden Jokowi deal pembayaran ganti rugi Lapindo dan Kabar gembira! Jokowi segera lunasi sisa ganti rugi korban Lapindo

Pembagian bantuan itu merupakan kegiatan pertama dari rangkaian kunjungan kerja (kunker) dua hari di Jawa Tengah (Jateng) dan Jatim.

Setelah membagikan Tractor, Jokowi menuju bendung Budengan, Desa Legundi, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Di situ, Jokowi meninjau perbaikan bendungan yang dilakukan petani dan prajurit TNI.

Kegiatan presiden akan ditutup dengan acara penyerahan bantuan berupa 831 unit Hand Tractor dan 148 unit Pompa Air kepada perwakilan petani dan penanaman padi dengan menggunakan alat rice transplanter di Desa Sonorejo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Jokowi tiba di Solo, Jumat (30/1) malam, pukul 18.45 WIB. Dari bandara, Jokowi didampingi ibu negara Iriana Jokowi menuju rumah pribadi di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Sumber, Kota Solo.

Sepanjang Jumat malam, tidak ada kegiatan yang dilakukan Presiden Jokowi. Dia hanya menemui ibu kandungnya bersama keluarga besarnya.

Jokowi dan rombongan terbang terbang dari Jakarta menunggunakan pesawat Kepresidenan. Jokowi hanya didampingi Ibu Negara Iriana dan Sekertaris Kabinet Andi Widjajanto.

Saat sampai di Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, Jokowi disambut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Pangdam IV/Diponegoro dan Kapolda Jateng Irjen Noer Ali, masing-masing beserta istri.

Presiden dijadwalkan akan bertolak dari Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Boyolali menuju Jakarta pukul 16.30 WIB. Sementara tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pukul 17.40 WIB. Presiden akan langsung menuju Wisma Negara Jakarta.@ridwan_LICOM/sp

Read More

Harga properti residensial di Surabaya naik hingga 4,53 persen

LENSAINDONESIA.COM: Harga Properti Residensial (SHPR) Sekunder di lima wilayah Kota Surabaya (Surabaya Barat, Surabaya Pusat, Surabaya Selatan, Surabaya Utara dan Surabaya Timur) di triwulan IV-2014 naik hingga 4,53%. Namun, justru kondisi pasar residen di triwulan IV-2014 masih nampak cukup aktif, khususnya di wilayah Surabaya Pusat dan Surabaya Barat. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga tanah yang tercatat relatif tinggi pada triwulan IV-2014 hingga mencapai 5,15%. Bahkan, kenaikan harga properti residensial untuk tipe menengah atas mencapai 4,54%, kemudian kenaikan harga rumah tipe menengah mencapai 5,53%.

Menurut keterangan tertulis dari Bank Indonesia wilayah Jawa Timur yang diterima Lensaindonesia.com menerangkan, kenaikan terbesar untuk rumah sekunder tipe menengah atas terjadi di Surabaya Pusat hingga menduduki angka 5,55%. Mayoritas masyarakat di area ini membeli hunian sekunder untuk dikembangkan sebagai fungsi komersial bukan residen, ssebab wilayah ini nampak marak aktifitas komersial sehingga berbanderol tinggi. Untuk rumah sekunder tipe menengah, kenaikan terbesar terjadi di Surabaya Barat hingga mencapai 4,74%.

Baca juga: Schneider Electric tunjuk GAE distributor solusi Smart Building dan Kimia Farma bidik bisnis properti

Nampaknya, rumah sekunder tipe menengah atas banyak diminati, giliran rumah sekunder tipe menengah banyak permintaan khusus dari agen untuk membeli rumah sekunder untuk dibangun menjadi rumah baru.

Kenaikan harga rumah sekunder juga tak berbeda dengan kenaikan harga rumah pembuatan baru (Replacement Cost Of New/RCN). Rata-rata kenaikan RCN di triwulan IV-20014 untuk kota Surabaya mencapai 4,04%, dengan kenaikan harga untuk rumah tipe menengah sebesar 3,79% berikut rumah tipe menengah atas sebesar 4,28%.

Sementara itu, untuk harga tanah, kenaikan terjadi pada rumah tipe menengah (5,33%) lebih besar dibandingkan harga tanah di tipe rumah menengah atas (4,97%). Berbanding terbalik dengan kenaikan harga properti residen sekunder yang mengindikasikan tipe rumah menengah atas(4,54%) lebih tinggi dibanding tipe rumah menengah (4,53%). Kenaikan harga tanah di wilayah Surabaya disebabkan dari peningkatan aktifitas komersial, sehingga peningkatan harga tanah lebih tinggi di wilayah yang berkembang seperti wilayah Surabaya Pusat dan Surabaya Barat.

Lalu untuk harga tanah di wilayah Surabaya Selatan dan Utara masih dibawah rata-rata harga tanah di Kota Surabaya (Rp 8,80 juta/m²), dengan harga masing-masing sebesar Rp 5,16 juta/m² dan Rp 4,09 juta/m², namun perkembangan harganya relatif lebih tinggi dibanding wilayah Surabaya Barat dan Timur tentunya.@Eld

Co editor : Andika eldon

Read More

Lapor Komnasham, Pengacara Polri sebut Bambang Widjojanto memalukan

LENSAINDONESIA.COM: Kuasa Hukum Polri, Fredrich Yunadimengkritik langkah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang melaporkan perkara yang membelitnya ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM).

Menurut Fredrich, langkah Bambang tersebut sangat memalukan dan tidak sesuai prosedur yang seharusnya dilakukan.

Baca juga: Sore ini, Presiden Jokowi gelar pertemuan dengan Prabowo dan Relawan Nasional: Sterilkan KPK dari politik Abraham Samad

“Kalau sekarang lapor ke Komnas HAM, kerdil! Memalukan itu! Langkah hukum kan harusnya dia (Bambang) tahu karena dia latar belakangnya adalah advokad,” kata kuasa hukum Polri, Fredrich Yunadi dalam sebuah diskusi Jakarta, Sabtu (31/1/2015).

Fredrich mengatakan, seharusnya Bambang menempuh prosedur hukum yang ada apabila tidak terima akan penetapan dirinya sebagai tersangka. Seperti misalnya, melapor ke Propam atau pun Irwasum Polri. “Itu baru prosedur benar, bukan malah safari ke Komnas HAM!” ujarnya.

Fredrich pun berang apabila dikatakan penyidik Polri tidak profesional karena tidak mematuhi prosedur yang ada dalam penyidikan seperti saat penangkapan langsung kepada Bambang. “Itu aturan dari mana? Belajar dulu lah, perkap (Peraturan Kapolri) itu ada belasan, kalau belum tahu kok merasa sudah lebih tahu dari Polri? Polri bisa melakukan penangkapan, penggeledahan, atau pun penembakan,” ucap dia.

Penangkapan Bambang di Depok beberapa waktu lalu, kata Frederich karena penyidik Polri menanggap Bambang membahayakan. “Sejauh mana bahayanya, jangan tanya saya! Itu wewenang penyidik!” tukasnya.

Fredrich juga tak sepakat apabila Bambang harus diperlakukan khusus lantaran pejabat negara. “Sebutkan pasal apa ada privilege untuk pejabat negara. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum!” ungkap Fredrich.

Seperti diketahui, Bambang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengarahkan kesaksian palsu dalam sidang sengketa pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada 2010 lalu.

Saat itu, Bambang adalah pengacara salah satu calon bupati yaitu Ujang Iskandar yang akhirnya dimenangkan oleh MK. Atas tuduhan itu, Bambang langsung ditangkap untuk menjalani pemeriksaan perdana.

Dengan tangan diborgol, Bambang pun dibawa ke Bareskrim Polri setelah mengantar anaknya bersekolah di Depok.

Setelah penangkapan itu, Bambang menolak diperiksa. Dia kemudian dibebaskan setelah ada desakan publik dan perintah dari Presiden Joko Widodo. Namun, Bambang kemudian melaporkan ketidaktaatan prosedur yang dilakukan penyidik Polri itu ke Komnasham dan Ombudsman RI. Bambang kini mengajukan pengunduran diri dari KPK karena ingin menghadapi proses hukum di Polri.@ridwan_LICOM/kom

Read More

Diajari KPK lapor harta kekayaan, anggota DPRD Jatim malah protes

LENSAINDONESIA.COM: Pimpinan DPRD Jawa Timur mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini para anggota dewan ingin belajar terkait cara pengisian dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.

Perwakilan KPK dari Direktorat Pemeriksaan dan Pelaporan LHKPN, Harun Hidayat dihadapan anggota dewan Jatim menegaskan, baik anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota diwajibkan mengisi LHKPN karena termasuk penyelenggara negara.

Baca juga: KPK bimbing DPRD Surabaya laporkan harta kekayaan dan Kemendagri berbelit-belit, anggota DPRD Jatim belum terima gaji utuh

“Ini sesuai amanat UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Keputusan KPK nomor KEP. 07/KPK/02/2005,” ujarnya di Gedung DPRD Jatim,Jalan Indrapura Surabaya, Jumat (30/01/2015).

Kendati demikian, kata Harun sangat diharapkan DPRD membuat peraturan internal agar pengisian LHKPN menjadi kesepakatan bersama seluruh anggota Dewan Jatim. “Pasalnya dalam UU tidak ada sanksi pidana bagi penyelenggara negara yang tak mengisi LHKPN, karena hanya berlaku sanksi administratif saja. Karena itu peraturan internal DPRD itu sangat diperlukan, ” jelasnya.

Menurut Harun, pengisihan LHKPN sangat memerlukan kejujuran dari para penyelenggara negara karena KPK hanya menerima data isian.

“Kami siap membantu jika dalam pengisian LHKPN mengalami kendala, bahkan kalau diperlukan revisi kami siap membantu,” ungkapnya.

Soal batasan waktu itu tergantung pada kesepakatan DPRD setempat.

Sementara itu, Freddy Poernomo dari Fraksi Partai Golkar justru melakukan protes. Ia mengungkapkan, di dalam UU No.28 Tahun 1999 belum ada aturan tegas dalam memberikan sanksinya.

“Dalam aturan itu masih banci. Harusnya sanksinya dipertegas bukan hanya administratif saja agar upaya pencegahan korupsi bagi penyelenggara negara bisa efektif,” tegas pria yang juga ketua Komisi A DPRD Jatim ini.

Sedangkan, Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK melalui pengisian LHKPN saat ini memang lebih difokuskan kepada anggota DPRD Jatim, karena mereka menjadi bagian dari penyelenggara negara.

“Ini bagus agar anggota dewan bisa menjadi uswatun hasanah (contoh yang baik) masyarakat khususnya terhadap sesama penyelenggara negara, ” ujar Halim dari Fraksi PKB.@sarifa

Read More

Dinkes Ponorogo sidak apel impor di PCC dan Pasar Songgolangit

LENSAINDONESIA.COM: Beredarnya Apel ‘impor beracun’ dari California, Amerika Serikat yang berdedar di Indonesia mendapat respon Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

Bersama dengan Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkab Ponorogo, Dinas Kesehatan melakukan sidak ke beberapa sentra penjualan buah-buahan, yang diantaranya adalah di Pasar Songgolangit dan Ponorogo City Center (PCC), Jumat (30/01/2015).

Baca juga: Petani Kota Batu mendesak pemerintah musnahkan apel impor dan Awas! jeruk dan anggur selundupan China tidak dijamin sehat

Dua tempat tersebut menjadi target razia karena ditengarai banyak menjual buah-buahan impor yang diduga mengandung bakteri berbahaya. Namun sidak yang dilakukan di dua tempat tersebut, petugas tidak menemukan jenis apel Grand Smith dan Galla yang diduga terinsfeksi bakteri Listeria saat proses pengemasannya.

“Sudah kami tarik hari Sabtu lalu, seminggu lalu. Sebanyak 2 kartun Galla dan Grand Smith ada 20 kilogram. Penarikan ini dilakukan sejak adanya kabar kematian di Malaysia itu, langsung kita tarik dari peredaran. Apel ini biasanya dikonsumsi oleh kalangan atas karena harganya cukup mahal,” kata Hari Susanto, Divisi Fresh Hypermart Ponorogo.

Malahan apel yang warnanya sangat menggoda itu, tidak ada jejaknya sama sekali di Pasar Songgolangit. Di pasar tradisional terbesar di Ponorogo itu, hanya dijumpai apel lokal dan apel impor jenis lain. Karena sejak lama tidak ada pasokan lagi apel impor, sehingga stok lama banyak yang busuk.

“Memang sudah lama tidak ada kiriman, kalau yang busuk-busuk itu karena sudah lama. Itu biasanya untuk pakan burung,” terang Hartini, salah satu pedagang di pasar Legi Songgolangit.

Sementara itu, Kabid Pembinaan Sumber Daya Kesehatan (PSKD) Dinas Kesehatan Ponorogo, Sri Hartatiningsih mengatakan, dalam sidak memang tidak ditemukan apel yang terkontaminasi bakteri penyakit mematikan itu.

Menurutnya, bakteri listeria sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan kematian, yang diawali dengan diare, dan kejang-kejang. Namun demikian, pihaknya banyak menemukan buah khususnya apel impor, yang menggunakan lapisan lilin untuk menjaga buah agar tetap segar.

“Kalau yang mengandung lilin ada, ini buktinya kita kerik dengan pisau ada putih-putihnya, atau bisa dicek dengan dibakar. Jika menyisakan cairan seperti minyak berarti itu lilin. Ada juga buah yang harus diwaspadai masyarakat yaitu yang mengandung bahan tambahan seperti pewarna dan perasa yang biasanya disuntikkan pada buah. Cirinya gampang buah warnanya lebih cerah dan menarik tapi ada lobang kecil bekas suntikan untuk memasukkan zat itu,” terangnya.

Untuk mengetes apakah buah tersebut mengandung zat tambahan, imbuh Triana, Kasie Farmasi Makanan dan dan Minuman (Farmakin) Dinkes Ponorgo, harus dicek di laboratorium. Menurutnya, penambahan zat-zat tersebut tidak dibenarkan karena dapat menyerang sel-sel tubuh dan berakibat buruk bagi kesehatan. ” Ya harus dicek di laboratoriun, tapi paling tidak masyarakat harus hati-hati saat membeli buah,” ujarnya.@arso

Read More