Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Surabaya Wisnu Sakti Buana menjadi Wakil Walikota Surabaya menggantikan seniornya di PDI-P Bambang Dwi Hartono 24 Januari 2014 lalu terus diusik. Diduga kuat ‘koalisi’ Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Golkar, PAN dan PKS terlibat persekongkolan kotor untuk menjegal Wisnu Sakti. Imbasnya, eskalasi suhu politik di Kota Surabaya saat ini makin panas.
LENSAINDONESIA.COM: Sudah menjadi rahasia umum bahwa upaya penjegalan Wisnu Sakti sejatinya sudah dilakukan sejak dari proses awal. Bahkan, bukan hanya Fraksi Golkar, PAN atau PKS saja yang diduga melakukan serangkaian manuver untuk mengganjal pencalonan putra legenda PDI-P Sutjipto tersebut. Namun, belakangan disebut-sebut Walikota Surabaya Tri Rismaharini berada di balik layar gerakan pemakzulan terhadap Wisnu Sakti.
Baca juga: DPP PDIP tegaskan Wisnu sebagai Wakil Risma sesuai mekanisme dan Cium tangan Risma, WS anggap ibu sendiri
Indikasi ini makin menguat dengan sikap Risma yang dikabarkan langsung mengundurkan diri dari jabatan walikota begitu Panlih DPRD Surabaya merekomendasikan nama Wisnu Sakti sebagai wakilnya. Hanya saja, sikap Risma itu dianggap bukan keputusan seorang profesional dengan alasan hanya karena tidak cocok. Bahkan Risma terkesan semakin ngawur ketika berembus isu, ketidak cocokan dirinya dengan Wisnukarena calon wakilnya itu memiliki banyak kepentingan terhadap proyek-proyek di Surabaya.
Meski isu itu belum terlalu mencolok, namun gejala-gejala kurang akur ditunjukkan Risma dengan tidak menghadiri pelantikan Wisnu di gedung DPRD. Saat itu, walikota perempuan ini absen karena alasan sakit. Beberapa hari kemudian, isu mundurnya Walikota Risma bertambah santer. Itu karena Risma mondar mandir Surabaya- Jakarta. Simpang siurnya kabar, Risma ke Jakarta untuk memproses pengunduran dirinya di kantor Menteri Dalam Negeri.
Sebelum Risma melakukan manuver pengunduran diri, terlebih dahulu ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Walikota Surabaya Edi Budi Prabowo juga mengambil langkah politik dengan mengirimkan surat pernyataan kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam surat itu, intinya dia tidak pernah menandatangai berkas yang diterima Mendagri yang dijadikan dasar pelantikan Wisnu sakti Buana sebagai wakil walikota.
Dua isu politik yang dilakukan Risma dan Edi terlihat seperti saling ’mengkatrol’ untuk menjatuhkan reputasi Wisnu sehingga gagal menjabat sebagai wakil walikota.
Semula, Risma melakukan bungkam mulut soal pengunduran dirinya. Selang waktu kemudian, Risma dikabarkan tidak mau berdampingan dengan Wisnu terkait sejumlah proyek besar di Surabaya yang ingin dikuasai oleh putra tokoh PDI-P almarhum Sutjipto itu.
Namun belakangan, ’belang’ Risma mulai kelihatan. Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu berterus terang. Ia memilih mundur karena pelantikan Wisnu sebagai wakil walikota melanggar prosedur. Sebelumnya, Risma juga menegaskan tidak ada persoalan pribadi antara dia dan Wisnu. Dia hanya mempersoalkan proses pemilihan itu.
“Saya minta (pemilihan) itu sesuai prosedur. Jangan sampai masyarakat menggugat karena itu akan menjadi beban kita semua,” kata Risma saat menemui Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis 20 Februari lalu.
‘Plin-plan’ Risma semakin terlihat. Curhat Risma kepada Priyo Budi Santoso soal pemilihan Wisnu Sakti tidak prosedural kian menegaskan dirinya ‘se-iya sekata’ dengan Panlih Wawali Edi Budi Prabowo. Ada yang menyebut, Risma memang menjadi salah satu aktor di balik layar penjegalan Wisnu.
Selain itu, juga ada indikasi permainan uang dalam mengganjal langkah Wisnu. Sementara, suara lain yang tak kalah santernya menyebutkan Risma keberatan calon penerus Bambang DH dilanjutkan Wisnu karena Ketua DPC PDI-P Surabaya itu pernah menggoyang kepemimpinannya, ketika Ketua DPRD masih dijabat Wisnu Wardhana.
Sejumlah anggota DPRD, PDIP dan Pemkot Surabaya, mengatakan rencana jalan wisnu menuju kursi wakil walikota menjadi penuh dengan rintangan karena permainan Fraksi Golkar, PAN dan PKS.
DPP PDI-P Dukung Risma
Sementara menanggapi makin meruncingnya konflik Risma dengan wakilnya itu, DPP PDI-P mempersilakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk berkonsultasi dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tentang tekanan politik yang dihadapinya, termasuk perselisihan dengan Wisnu Sakti Buana.
DPP PDI-P mengklaim ketidakcocokkan Risma dengan Wisnu yang keduanya sama-sama dari PDI-P hanya dinamika politik biasa dan masalah komunikasi.
“Jika mau ketemu (Megawati) setiap saat bisa, tidak masalah sebagai wali kota Surabaya memang banyak tantangan yang sangat kompleks,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo di Jakarta.
Sekedar mengingatkan, Risma adalah mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) atau birokrat karir yang didukung penuh PDI-P untuk maju sebagai wali kota dan akhirnya terpilih.
Akhir 2013, Risma memprotes keras pemilihan Wakil Walikota Wisnu melalui forum paripurna DPRD yang dinilainya tidak transparan dan menyalahi prosedur.
Wisnu adalah Ketua DPC PDIP Surabaya, dan juga mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya. Saat menjadi Wakil Ketua DPRD Surabaya, Wisnu pernah dianggap salah satu ‘motor’ yang berusaha memakzulkan Risma terkait kenaikan pajak iklan reklame.
Perbedaan pandangan DPRD dan Risma pun mencuat dan berlanjut terkait rencana pembangunan jalan tol di Surabaya. Risma menolak tegas pembangunan jalan tol itu karena dia nilai dapat merugikan dan bukan yang terbaik bagi warga Surabaya. “Wajar jika banyak yang punya kepentingan di Surabaya. Risma dan DPRD memiliki tujuan yang sama untuk memajukan Surabaya,” ujar Tjahjo.
Sedangkan polirtisi PDI-P, Pramono Anung, menyatakan partainya punya alasan kuat untuk menetapkan Wisnu Sakti Buana sebagai pendamping Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Wisnu dianggap sebagai salah satu kader terbaik PDI Perjuangan. “Partai itu mempunya strategi mencalonkan orang yang punya histori di partai,” kata Pramono saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan.
Dia mengatakan Wisnu adalah kader PDIP terbaik di Surabaya, sehingga wajar dicalonkan. Pramono menegaskan, Wisnu sudah menjadi anggota PDI Perjuangan sejak lahir. Ia merupakan putra mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Sutjipto. Saat ini Wisnu menjabat Ketua DPC PDI- P Kota Surabaya.
Pramono menuturkan persoalan yang saat ini ada di Surabaya bukanlah konflik antara Risma dan Wisnu.
Menurut Pramono, Wisnu hanya akan tetap menjadi pelengkap Risma. “Kebijakan tetap diambil Walikota,” tutur Pramono. Dia menegaskan, Risma tidak boleh mundur dari jabatannya karena harus mengedepankan kepentingan publik.
Wakil Ketua DPR ini, menengarai kasus ini heboh karena pemilu sudah di depan mata. “Kami akan mendukung Risma,” katanya.
Sementara soal pelantikan Wisnu yang dianggap menyalahi prosedur, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyerahkan kepada proses hukum jika memang ada indikasi pemalsuan tandatangan panitia pemilih.@ridwaN_LICOM/BRO/tim. Selengkapnya beca koran Lensa Indonesia
0 comments:
Post a Comment