Dahlan Iskan: Pemerintah nunggak bayar subsidi pupuk Rp16,7 triliun

LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Indonesia hingga kini belum membayar tunggakan subsidi pupuk sebesar Rp16,7 triliun kepada PT Pupuk Indonesia Holding Company (PT PIHC) Persero.

PT PIHC selama ini merupakan perusahaan yang menjalankan tugas menyalurkan pupuk bersubsidi ke seluruh Indonesia sejak tahun 2012.

Baca juga: Politisi Golkar curigai Demokrat akuisisi BTN untuk cari modal Pilpres dan Freeport untung Rp6 T tapi pelit, Dahlan ngotot minta dividen interim

“Tunggakan subsidi yang masih belum dibayarkan kepada Pupuk Indonesia sebesar Rp16,7 triliun untuk periode penugasan tahun 2012-2013. Ini harus diselesaikan (ditagih),” kata Menteri BUMN Dahlan Iskan usai menggelar Rapat Pimpinan Kementerian BUMN di Gedung Pupuk Kaltim, Jakarta, Kamis (08/05/2014).

Menurut Dahlan, meski Pupuk Indonesa sudah menjalankan tugasnya, namun pemerintah tidak langsung melunasi kewajibannya sehingga cukup menyulitkan keuangan Pupuk Indonesia.

“Ini (kewajiban) harus diselesaikan, jangan setiap tahun diberi penugasan tapi tidak direspon dengan kewajiban melunasinya,” tegas Dahlan.

Dampak dari tunggakan pembayaran tersebut, Pupuk Indonesia terpaksa harus menanggung beban bunga dan terhambatnya aliran dana segar untuk investasi baru.

Padahal proporsi pendapatan perseroan dari pupuk bersubsidi mencapai 70 persen dan non subsidi 30 persen. Sementara, kontribusi pupuk subsidi terhadap profit margin perseroan hanya mencapai 28 persen.

Sementara itu, Direktur Utama PIHC Arifin Tasrif mengatakan, tunggakan pembayaran subsidi pupuk dari APBN tersebut sangat mengganggu operasional perusahaan.

“Padahal untuk membiayai aktivitas produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi perseroan memakai pinjaman perbankan,” tegas Arifin.

Ia menambahkan, setiap tahun Pupuk Indonesia membutuhkan belanja modal setidaknya sekitar Rp10 triliun yang dialokasikan untuk keperluan modal kerja dan rencana ekspansi perusahaan.

Untuk itu diharapkannya, masalah kewajiban pembayaran tunggakan pemerintah tersebut diusulkan masuk dalam pembahasan APBN pada tahun 2015.@ridwan_LICOM/ant