LENSAINDONESIA.COM: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), menyatakan harapannya agar ruang musyawarah dan mufakat untuk pemilihan pimpinan MPR tetap dibuka. Sebab tidak pernah ada sejarah bila pimpinan MPR dipilih melalui proses voting.
Bila ternyata tak bisa, maka PDI Perjuangan akan berjuang dengan menyiapkan langkah bersama mitra koalisi lainnya.
Baca juga: Kumpul di kediaman Mega, Koalisi Indonesia Hebat bahas situasi DPR dan Besok, Megawati kumpulkan ketum parpol Koalisi Indonesia Hebat
“Yang jelas tentunya kami masih berharap karena ini lembaga MPR, harusnya masih ada ruang musyawarah. Tetapi kami menyadari, jika tidak ada ruang itu, maka kami mempersiapkan langkah yang kami diskusikan ini,” Fraksi PDI-P, Pramono Anung di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jl. Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (05/10/2014).
Pramono mengaku, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah menyiapkan beberapa alternatif paket pimpinan yang akan diajukan sebagai calon pimpinan MPR. Tapi tanpa menyebutkan detilnya, Pramono menegaskan alternatif-alternatif itu hanya bisa, apabila ruang musyawarah mufakat dibuka.
“Maka alternatif pertama, ada ruang musyawarah,” imbuhnya.
Pramono berharap agar yang diajukan nantinya adalah paket bersama. Mantan Wakil Ketua DPR itu mengatakan, lembaga MPR seharusnya menjadi representasi dari sistem musyawarah. “MPR juga selama ini tidak ada pemungutan suara,” kata dia.
PDI Perjuangan telah melobi Partai Golkar melalui Ketua DPR Setya Novanto terkait susunan pimpinan MPR yang akan disahkan pada, Senin (06/10/2014) besok.
PDI-P meminta agar diberi jatah kursi pimpinan MPR sehingga semua fraksi memiliki posisi pada susunan DPR dan MPR periode 2014-2019.
Di sisi lain, Koalisi Merah Putih juga sudah siap-siap menyerahkan sejumlah nama calon pimpinan MPR, seperti Nurhayati Ali Assegaf (Partai Demokrat), Mahyuddin (Golkar), dan perwakilan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menduduki kursi pimpinan MPR. Satu kursi lainnya masih dalam tahap pembahasan para elite koalisi.
Sistem pemilihan pimpinan MPR sama seperti memilih pimpinan DPR. Setiap koalisi harus mengajukan paket calon pimpinan. Namun, untuk MPR, jatah partai politik hanya empat kursi. Satu kursi lainnya menjadi milik Dewan Perwakilan Daerah.@ridwan_LICOM/kom/bs
0 comments:
Post a Comment