LENSAINDONESIA.COM: Meski sejumlah nama kader elit PDI Perjuangan santer disebut masuk Kabinet Presiden Joko Widodo, elit-elit PDIP mengaku tidak ada yang tahu siapa saja pastinya, karena hak sepenuhnya ada di Presiden Joko Widodo. Praktis, Jokowi terkesan sangat disiplin merahasiakan nama-nama itu.
Bahkan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo mengatakan, dirinya juga tak tahu menahu soal kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurutnya, seandainya Jokowi mengambil pembantunya berasal dari kader partai, dia berkonsultasi dengan ketua umum Partai.
Baca juga: Santer! Najwa Menteri PPA, Dahlan diganti 2kader pos BUMN & Menperin dan Presiden Jokowi baru dilantik, gubernur nekat kritisi calon menteri
“Konsultasi dengan pimpinan partai penting. Bisa saja orang yang dimaui Pak Jokowi untuk diminta sebagai pembantunya, tapi masih diperlukan di partai. Karena prinsipnya rangkap jabatan partai dan pemerintahan harus dipisah sebagaimana
prinsip presiden Pak Jokowi,” kata Tjahjo, di Jakarta, Selasa (21/10/14).
Tjahjo menyiratkan dirinya pun tidak tahu apakah kader PDIP yang dimasukkan dalam kabinet Presiden Jokowi sudah dikonsultasikan kepada Megawati. Karenanya, ia juga tidak tahu kepastian namanya yang juga disebut-sebut jadi calon kuat Sekrataris Kabinet. Begitu pula tentang nama Puan Maharani yang dirilis Lembaga Survei Indo Barometer, masuk kandidat kuat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Soal konsultasi yang dimaksud Tjahjo tadi, jika Jokowi sudah melakukannya terhadap Ketum Megawati, praktis Megawati terkesan mendukung kerahasiaan nama yang dipegang teguh Presiden Jokowi. Karena, tidak bocor.
Lebih jauh, Tjahjo menambahkan, ‘kabinet bersih’ yang dikehendaki Jokowi sudah diklarifikasi rekam jejaknya dengan menyampaikan calon-calon itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karenanya, Tjahjo sependapat bahwa pembantu presiden harus teken kontrak yang berisi kesediaanya untuk tidak menambah kekayaan, kecuali dari penghasilan atau gaji sebagai pejabat negara yang sah dan tiap tahun harus diaudit KPK.
Menteri yang akan membantu Jokowi-JK, menurut Tjahjo, tugas pokok yang harus disepakati adalah bekerja mendengarkan aspirasi rakyat dan menperjuangkannya dalam keputusan politik demi kesejahteraan rakyat. “Pembantu Presiden sudah tidak memikirkan lagi menambah harta,” kata dia.
Ditegaskan Tjahjo, Jokowi dan JK memilih pembantunya menerapkan kriteria sesuai dengan prinsip kebijakan pemerintahannya yaitu, ‘kabinet kerja’. Selain itu, ‘kabinet bersih’ yang akan dibagun dalam arti figur yang terpilih bersih dari indikasi masalah hukum atau korupsi.
“Kita harus optimistis bahwa Pak Jokowi akan memilih pembantunya yang ‘tepat diposisi yang tepat’ sebagai persyaratan utama,” pungkasnya. Artinya, “The right man on the right place”. @endang
0 comments:
Post a Comment