LENSAINDONESIA.COM: Politisi PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka meragukan ketulusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) dipilih langsung rakyat. Menurut dia, bisa jadi Perppu tersebut sebagai alat pencitraan di akhir masa pemerintahannya.
“Supaya enggak mendapatkan stempel Bapak Pilkada tidak langsung,” kata Rieke di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (2/10/14).
Baca juga: LSI: Rakyat Indonesia puji SBY keluarkan Perppu Pilkada langsung dan Cak Imin gembira Presiden SBY keluarkan Perppu UU Pilkada
Jika tujuan SBY hanya untuk menaikkan citranya, maka hal itu sama saja melempar batu sembunyi tangan pada pemerintahan yang baru. Namun, jika keinginan SBY tersebut dilandaskan pada hal-hal yang bersifat substansi, maka sia akan terus menyuarakan Pilkada langsung melalui Fraksi Demokrat di Parlemen dengan merevisi UU Pilkada.
“Ini akan menghasilkan dua putusan politik yang berbeda,” sambung Rieke.
Rieke berharap Perppu tersebut benar-benar merupakan kehendak positif SBY untuk menyelamatkan demokrasi yang melanjutkan agenda reformasi. Sebab, sebelum era reformasi, kepemimpinan di daerah hanya diputuskan oleh segelintir elit politik seperti DPRD. Karena itu, SBYa mengajak rakyat agar keluar dari kungkungan rezim otoriter.
“Manajemen Pemilu yang berantakan itu diperbaiki, tapi bukan hak demokrasi rakyat yang konstitusional diakhiri,” pungkasnya.@endang
0 comments:
Post a Comment