LENSAINDONESIA.COM: Suhu politik perang terbuka dua bulan menjelang Pemilu April 2014, semakin panas. Isu penyadapan petinggi PDI-P dan Gubernur DKI Jokowi, mendapat tanggapan serius kalangan politisi di DPR RI Senayan.
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso justru seperti meragukan isu penyadapan yang diakui petinggi PDIP itu.
Baca juga: Fahri Hamzah: PKS siap gandeng PDI Perjuangan dan Pemerintah didesak bentuk tim khusus untuk tangani kasus penyadapan
“Saya tidak tahu kebenarannya. Ya, kalau itu disadap dalam kaitan dengan masalah-masalah politik, atau berkaitan dengan masalah hukum atau ekonomi. Ini kan harus juga jelas, dan sekarang tidak ada,” kata Priyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jum’at (21/02/14).
Walau begitu, Politisi Partai Golkar ini mempertegas, apa pun bentuk penyadapan tetap tidak bisa ditolerir. Karena yang sah menyadap di negeri hanya alat-alat negara.
“Tapi, saya dengar itu juga dilakukan orang-orang asing bekerjasama dengan orang dalam negeri. Kepentingannya apa, kita tidak tahu. Jangan juga dengan mudah menuduh kalau kemudian belum ada bukti yang konkrit. Sebenarnya, pihak mana yang menyadap itu,” tandas Priyo, mempertanyakan.
Lebih lanjut, Priyo mengaku tidak mau berpolemik tentang kebenaran isu penyadapan itu. Tapi, kalau isu benar, politisi ini mengimbau semua harus satu kata, tidak boleh mentolerir apa pun bentuk penyadapan, dengan motif apa pun. @endang
0 comments:
Post a Comment