Tokoh Al Azhar menilai Jokowi belum layak jadi presiden

LENSAINDONESIA.COM: Seperti debat perdana sebelumnya, debat kedua yang mempertemukan pasangan capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo kembali menjadi perhatian berbagai kalangan. Terutama pengamat yang konsen terkait tema debat semalam tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dalam debat kedua kali ini, Joko Widodo (Jokowi) seperti sebelumnya kembali dinilai menjadi perhatian terutama dalam kontens gagasan dan perntanyaan yang diajukannnya masih berwawasan kedaerahan dan belum menyentuh isu-isu penyelesaian bangsa secara global.

Baca juga: Inalillahi, Jokowi jatuh dari atas panggung dan Konsep Prabowo soal industri keatif dinilai lebih matang

“Baik pertanyaan dan jawaban yang dia berikan sangat monoton dan tidak berdasar identifikasi,” ujar Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ziyad Falahi kepada wartawan Senin

(16/06/2014).

Ziyad mencontohkan, ketika Jokowi berbicara daya saing usaha yang lebih banyak bercerita tentang pembenahan pasar di Solo sebagai usaha memberdayakan ekonomi rakyat.

“Sebaliknya, uraian Prabowo menunjukkan dia menganalisis dulu dan solusinya pada tataran hulu. Dia cari asal usul masalah, ternyata di kebocoran anggaran,” jelas Ziyad.

Mengutip paparan Prabowo, pihaknya ingin menutup kebocoran APBN hingga Rp 1000 triliun yang dananya untuk membangun infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

“Artinya, Jokowi berpikir sepotong-potong, menekankan implementasi dan bukannya strategi besar,” sambungnya.

Selain itu, menyoal industri kreatif, lagi-lagi Jokowi bertutur tentang tata panggung dan lampu. Sebaliknya, Prabowo memaparkan potensi ekonomi kreatif dari generasi muda.

Prabowo juga unggul dalam analisis dan penguasaan materi. Ibarat dokter, Prabowo mencari tahu jenis penyakit lebih dulu sebelum memberikan pengobatan.

Pola berpikir Jokowi yang enggan mendalami masalah terlebih dulu juga mengkhawatirkan. Menurut Ziyad, hal itu berisiko mudah didikte oleh pihak lain.

“Ini akanterasa jika Jokowi harus memutuskan kebijakan yang sensitif seperti perjanjian dengan pihak luar negeri dan keputusan-keputusan terkait militer,” ujar pengajar Hubungan Internasional in.@firdausi