LENSAINDONESIA.COM: Di tengah hangatnya pesona politik kongres PDI Perjuangan Semarang, mengantarkan pemerintahan baru Jokowi-JK mulai Oktober depan, para politisi Partai Gerindra masih terus gencar mengritisi. Kali ini, Sekjen DPD Gerindra Jawa Barat Anggara ikut angkat bicara. Anggawira meminta presiden terpilih, Joko Widodo membuktikan janjinya saat kampanye akan memberlakukan koalisi tanpa syarat dan tak melakukan praktik transaksional politik.
Sebagai elit Gerindra di propinsi dengan jumlah pemilih terbesar saat Pilpres 2014, Anggawira menilai, dengan komposisi kabinet yang disebutkan Jokowi 16 kursi menteri untuk partai politik, tidak menggambarkan seperti yang ia janjikan bahwa tidak akan memberlakukan politik transaksional.
Baca juga: Ini 34 nama calon menteri Jokowi-JK usulan rakyat dan Cak Imin tantang hembusan isu penghapusan Kementerian Agama
“Jadi koalisi tanpa syarat dan tidak transaksional ini dibagian mana Pak Jokowi-JK?” ujar Anggawira di Jakarta, hari ini (19/9/2014). Artinya, Jokowi sepertinya mulai ketahuan mempraktikkan berpolitik “Omdo” atau “Omong Doang”.
Anggawira yang kini menjabat sebagai Ketua Kompartemen Organisasi HIPMI ini menegaskan, Jokowi di depan sudah
terlanjur menjanjikan hal-hal yang sangat membanggakan dan memberikan harapan besar bagi masyarakat.
“Tapi jika Jokowi sampai melupakan janji-janjinya, legitimasi rakyat kepada Jokowi akan berkurang. Rakyat akan menilai apa yang diucapkan Jokowi ternyata tidak sesuai dengan apa yang direalisasikan, harapan rakyat pasti punah,” terangnya.
Diketahui, Jokowi didampingi Jusuf Kalla pada Senin lalu (15/9/14), mengumumkan postur kabinetnya, yaitu jumlah dan komposisi kementerian. Jokowi menyatakan, ada 34 kementerian yang akan dibuat dengan komposisi dari 18 orang dari kalangan profesional non partai dan 16 orang dari kalangan partai politik yang akan mengisinya. @yuanto
0 comments:
Post a Comment