LENSAINDONESIA.COM: Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) mendatang diharapkan benar-benar mampu memaksimalkan sektor maritim untuk menjadi ujung tombak guna meningkatkan perekonomian Indonesia.
Untuk itu, gagasan revolusi mental yang dilontarkan Jokowi perlu juga diterapkan dalam pembangunan sektor maritim tersebut.
Baca juga: MTI dukung Jokowi bangun tol laut, runtuhkan Singapura & Malaysia dan Ironis! 140 pelabuhan Indonesia mangkrak, jeruk Tiongkok lebih murah
“Revolusi mental dan paradigma maritim. Dasar dari revolusi mental, revolusi itu perubahan cepat dan mendasar, perubahan memandang diri dan kita berdiri di bumi mana,” ujar Ketua DPD PDIP Sulawasi Tenggara, Hugua saat berdiskusi Kemaritiman di Kawasan Senayan, Jakarta, hari ini (3/10/14).
Huga yang juga sebagai Bupati Wakatobi ini menjelaskan, gagasan tersebut dikemukakannya guna memaksimalkan potensi kelautan yang dimiliki Indonesia. Sektor maritim menurutnya, memang pantas dikembangkan. Hal itu tidak terlepas dari wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri dari lautan. Selain itu, juga dibutuhkan perubahan mindset atau cara pandang selama ini yang lebih mengutamakan pembangunan di wilayah darat.
“Alam kita 70 persen laut, 17 ribu pulau, cara pandang (mindset) kita harus berbasis maritim, jadi perubahan yg cepat dan mendasar,” terangnya.
Pria yang menjabat Bupati Wakatobi dua periode ini menilai, Indonesia sejatinya sudah memiliki pondasi untuk membangun sektor maritim. Ia menyebut salah satunya adalah adanya gagasan Jalan Tol Laut alias bebas hambatan lewat jalur laut yang biasa dilalui kapal.
”Bidang maritim, ini sebetulnya, kan sejak zaman Portugis itu ada tolnya,” katanya.
Namun, lanjut Hugua, hal tersebut harus didukung jalur-jalur yang menghubungkan kepada nelayan dan petani. Pasalnya, lalu lintas kapal di perairan Indonesia selama hanya terfokus kepada pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, Jakarta, Surabaya atau Makasar. Padahal kata Hugua lagi, dibutuhkan dukungan dari pelabuhan-pelabuhan kecil yang mengubungkan satu daerah dengan yang lainnya.
“Kalau ada tolnya saja, maka tidak bisa dilalui produk yang efektif dan efisien.
Contohnya, jalur laut Sumatra dan Kalimantan harus memotong, (padahal) harus ada pelabuhan-pelabuhan kecil,” jelas Hugua.
Diuangkapkan, contoh lain yang menyangkut jalur Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Hugua, lalu lintas laut kedua wilayah selama ini harus melalui Surabaya dahulu. Hal itu dianggap sangat tidak efisien dan perlu jalan keluar.
“Padahal itu berbatasan, jadi bagaimana transportasi darat di NTT harus connect dengan lautnya, karena darat hanya terbatas angkut barang-jasa, jadi darat harus lihat laut,” tandasnya.
Selain itu, ia mengungkapkan akibat tidak adanya pelabuhan-pelabuhan kecil itu, menyebabkan tengkulak merajela. Mengingat, banyak produk dari nelayan yang dikuasai tengkulak. Ke depannya, Hugua meyakini Jokowi mampu membuat kebijakan yang berpihak kepada terbangunnya sarana pendukung sektor maritim tersebut.
“Harus buat pelabuhan dari desa ke kabupaten, agar produk nelayan punya nilai tambah, jadi tidak dikuasi tengkulak, jadi Jokowi harus pastikan itu. Pastikan nelayan dan petani bisa jual produknya hingga ke kabupaten. Harus dipastikan ada interaksi antar pulau lewat pelabuhan-pelabuhan,” pungkas Hugua. @yuanto
0 comments:
Post a Comment