KMP tambah pe-de siap ubah UU dianggap berpihak asing

LENSAINDONESIA.COM: Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Ketua Presidum Aburizal Bakrie setelah menguasai parlemen dan sukses menggolkan Undang Undang Pilkada dan pimpinan DPR RI, kini semakin pe-de alias percaya diri ancang-ancang untuk unjuk gigi mewujudkan agendanya. Progam KMP yang termasuk prioritas, yaitu mengamandemen Undang Undang yang dipersepsikan berpihak ke asing.

“KMP akan mengamandemen banyak undang-undang yang terlalu liberal atau terlalu berpihak ke asing,” tegas Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya Tantowi di Jakarta, Jumat (03/10/14).

Baca juga: Malam ini, SBY tandatangani Perppu Pilkada, 42menit didukung 11.721 dan KPU 'adem ayem' soal Presiden SBY terbitkan Perppu Pilkada langsung

Kader Partai Golkar Tantowi mengakui agenda amandemen itu tidak dilakukan fraksi partai yang tergabung dalam KMP, melainkan tetap melibatkan pemerintahan baru Jokowi-JK.

“Undang Undang yang akan diamandemen seperti UU Pertambangan, UU Perbankan, dan UU Perbankan, dan lain-lain,” ungkap Tantowi, tentang UU yang akan dilakukan perubahan di parlemen nanti.

Politisi Golkar yang dikenal cukup dekat dengan ketua Presidium KMP yang juga Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie ini tidak merinci kenapa KMP sangat optimistis bisa mengandeng pemerintah Jokowi-JK, yang didukung fraksi-fraksi di DPR dari kubu partai Koalisi Indonesia Hebat.

Rupanya, KMP cukup beralasan kalau optimistis agendanya mengamandemen sederet Undang Undang itu akan mulus, mengingat dukungan jumlah suara KMP di parlemen di atas kertas lebih banyak dibanding jumlah suara dari kubu Koalisi Indonesia Hebat. Praktis, bisa menjadi bekal menekan pemerintah Jokowi-JK untuk tidak menolak agenda KMP mengamendemen sejumlah undang undang itu. @endang