LENSAINDONESIA.COM: Suhu politik pemilihan MPR masih memanas. Kubu koalisi partai pendukung Prabowo (Koalisi Merah Putih) tetap keukeuh agar menggunakan sistem pemilihan menggunakan cara voting. Sebaliknya, kubu koalisi partai pendukung Jokowi (Koalisi Indonesia Hebat) bersikukuh menggunakan sistem musyawarah dan mufakat.
Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar mendesak kubu pendukung Prabowo agar pemilihan menempuh jalan musyawarah dan mufakat. “Sehingga tidak ada kubu-kubuan,” tegas Ketua DPP PPP, Marwan Jafar, senada dengan keinginan Ketum PKB Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (6/10/14).
Baca juga: Rebut kursi MPR, Demokrat pasang Nurhayati, Syarif Hasan, Mangindaan dan Wakil Ketua MPR: Skenario curang Pilpres itu enggak ada
Alasan, menghendaki musyawarah dan mufakat lantaran di lembaga MPR berbeda dengan perannya beda dengan DPR yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Sedangkan fungsi MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden atau Wapres, melantik wakil Presiden menjadi Presiden, memilih Wakjil Presiden, memilih Presiden dan Wakil Presiden jika berhenti atau diberhentikan, atau tidak melakukan kewajibannya.
Musyawarah dan mufakat, kata Marwan, akan menghasilkan sesuatu yang elegan. Sebab, pembahasannya dilakukan melalui cara-cara kekeluargaan.
“MPR representasi rakyat kita, sehingga kita damai, tidak ada perseteruan, karena tidak elok,” kata dia.
Diketahui, pemilihan MPR yang sedianya berlangsung Senin malam ini (6/10/14) terpaksa ditunda Selasa besok (7/10/14) mulai Pukul 10.00 WIB. Pertimbangan ditunda, karena DPD belum menyerahkan satu nama untuk ikut sebagai kandidat bersama 9 nama yang dicalonkan kubu partai pendukung Prabowo dan kubu partai pendukung Jokowi.
Selanjutnya, Marwan menambahkan, Koalisi Indonesia Hebat sudah memutuskan kursi Ketua MPR diserahkan kepada DPD RI. Namun, dia enggan membocorkan siapa saja yang dipilihnya. “Soal siapa, sedang digodok,” pungkasnya.
Marwan Jafar juga menegaskan, menginginkan pemilihan pimpinan MPR ini dapat berjalan secara demokratis, musyawarah untuk mencapai mufakat. Sehingga tidak harus dilakukan voting sebagaimana yang pernagh terjadi saat sidang paripurna memilih Ketua DPR RI, yang seluruhnya diduduki figur dari koalisi pendukung Prabowo.
Sebelumnya, elit DPP PDIP Pramono Anung selalu bicara vokal mencurigai kubu partai koalisi pendukung Prabowo keukeuh menguasai kursi MPR lewat voting, setelah menguasai kursi pimpinan DPR RI, karena punya niat menggulingkan Jokowi di tengah jalan.
“Ini siasat jahat nanti akan menggulingkan Presiden Jokowi di tengah jalan,” tegas Pramono Anung di Senayan. @endang
0 comments:
Post a Comment