LENSAINDONESIA.COM: Jawa Timur termasuk menjadi salah satu pilot project program Kartu Sakti yang diluncurkan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta Simpanan Keluarga Sejahtera.
Dari 19 kabupaten/kota yang ada di 10 provinsi, Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai awal peluncuran program bantuan untuk warga miskin menggunakan Kartu Sakti Jokowi tersebut. Berdasar data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terdapat 2,8 juta keluarga kurang mampu di Jatim.
Baca juga: Demokrat klaim Kartu Sakti Jokowi tidak kreatif, copy paste SBY dan Target rampung 2017, BPJS Kesehatan siap bagikan KIS di Jatim
Rajeshanagara Sutedja, Spesialis Senior Komunikasi dan Pelaksanaan Program Sekretariat TNP2K mengatakan, Indonesia akan melakukan peningkatan kesejahteraan warga kurang mampu yang jumlahnya sebanyak 15,5 juta yang diberikan secara bertahap.
Untuk tahap awal, pihaknya membagikan mulai November dan Desember 2014. Pembagian Simpanan Keluarga Sejahtera berupa kartu handphone (SIM card) yang berisi uang elektronik kepada 1 juta keluarga se-Indonesia. Dari jumlah tersebut sekitar 181 ribu warga ada di Surabaya dan Banyuwangi.
Untuk Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada 160 ribu anak usia sekolah, sekitar 9.000 ada di Surabaya dan Banyuwangi. Sedangkan untuk Kartu Indonesia Sehat dibagikan hampir 4,5 juta warga, lebih dari 600 ribu dari Surabaya dan Banyuwangi. “Ini merupakan pilot project dari pemerintahan baru yang langsung menyasar kepada warga miskin,” kata Rajes di Surabaya, Rabu (26/11/2014).
Bantuan yang masuk dalam Simpanan Keluarga Sejahtera, berupa uang tunai sebesar Rp 200 ribu yang akan ditransfer perbulan. Untuk tahun 2014 ini, bantuan akan cair selama dua bulan. Jadi masing-masing keluarga tidak mampu akan mendapatkan uang sebesar Rp 400 ribu melalui uang elektronik yang bisa dicairkan ke sejumlah lembaga yang ditunjuk pemerintah. “Pilot projectnya ada 1 juta warga miskin dalam bentuk rekening bank dan layanan digital keuangan dan pembagian sisanya yakni 14,5 juta akan berupa simpanan di Giro Pos,” jelasnya.
Pihaknya mengklaim jika jumlah bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan sudah cukup bagi keluarga miskin. Ini dikatakan sebab TNP2K pernah melakukan survei bahwa sekitar 80 persen warga miskin ketika mendapatkan bantuan tunai masih disimpan dalam bentuk tabungan sekitar 20 persen dari nilai bantuan. Sehingga asumsi bahwa warga miskin ketika mendapatkan bantuan berupa uang tunai akan habis tidak benar.
“Hasil hitung-hitungan kami dengan nilai inflasi saat ini seharusnya bantuan sebesar Rp 115 ribu per bulan. Tapi pemerintah memberikan Rp 200 ribu tentunya jumlah itu lebih dari cukup,” cetus dia.
Sementara itu dari data yang ada, realisasi nasional Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dari 14.441.502 rumah tangga sasaran (RTS) sudah terealiasi 2.490.522 RTS se-Indonesia atau 17,25 persen.
Sedangkan untuk Jatim dari total 2.670.239 RTS sudah terealisasi sebanyak 331.216 RTS atau 12,40 persen terserap. “Ini program baru dan mekanismenya juga baru jadi butuh untuk terus disosialisasikan ke masyarakat,”pungkasnya. @sarifa
0 comments:
Post a Comment