LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengakui saat ini ada beberapa anggota fraksi banyak yang ingin mengunakan hak interpelasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kenaikan harga BBM subsidi.
Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan, wacana interpelasi itu nanti bakal diputuskan di paripurna, jika ada 20 tanda tangan anggota lintas fraksi
Baca juga: Tarif penyeberangan naik, Gapasdap Jatim: Ini keputusan paling bodoh dan KMP akan jatuhkan Jokowi, PDI Perjuangan tak gentar
“Beberap fraksi saya dengar banyak yang ingin melaksanakan/menghimpun interpelasi. Hak ini milik seluruh anggota dewan. Maka yang ingin, maka mengajukan dengan cara
menghimpun dukungan interpelasi,” kata Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin pagi (24/11/2014).
Agus mengatakan, sah saja jika ada anggota yang ingin interpelasi Jokowi. Sebab, hal itu merupakan hak setiap anggota dewan. Namun lanjut dia, harus dijelaskan apa yang wajib dijawab oleh pemerintah. Pihaknya sebagai pimpinan akan memfasilitasi hal tersebut.
Dia menambahkan nanti di paripurna dibicarakan apakah memang harus interpelasi atau tidak. Kemudian jika ada yang tidak sepakat maka diputuskan lewat voting.
“Kalau bisa musyawarah lebih bagus, kalau tidak musyawarah, bisa voting, kalau hasil voting lebih banyak yang mau, maka hak interpelasi itu diajukan atas nama dewan, ini berjalan sesuai peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.
Agus menyatakan, hak interpelasi nanti yang akan digunakan DPR tak mesti langsung dihadiri oleh Jokowi. Menurut dia, Jokowi bisa menjelaskan ke parlemen dengan diwakilkan oleh menteri terkait.
“Interpelasi di sini ditujukan, dipertanyakan, dipanggil, atau yang ingin didatangkan adalah pemerintah, pucuk pimpinannya presiden. Tapi bisa diwakili oleh menteri yang sesuai dengan bidang yang ingin diinterpelasi,” jelasnya.@endang
0 comments:
Post a Comment