Sigma: PNS Jatim berani melawan pimpinan, berarti ada yang tak beres

LENSAINDONESIA.COM: Pengamat politik Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin nilai, tindakan Forum PNS Jawa Timur menentang Gubernur Soekarwo dengan melakukan aksi terbuka merupakan sesuatu yang serius.

Menurut Said, para PNS tersebut rela menanggung resiko berat melawan pimpinan (kepala daerah) demi menyuarakan aspirasinya menuntut transparansi penggunaan dana APBD, menghapus anggaran siluman dan penaikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai serta remunerasi.

Baca juga: Said Salahudin: Protes Forum PNS Jatim jangan dianggap sepele dan Transparancy Centre: DKI banyak siluman, Jatim ada 'setan berdasi'

“Saya menilai tindakan dari pada PNS itu suatu yang serius. Resiko PNS ini berat melawan pimpinannya. Jika mereka berani ambil resiko, berarti ada yang tidak beres. Ketika PNS meminta transparansi, maka kepala daerah selama ini dianggap tidak transparan,” katanya kepada lensaindonesia.com di Jakarta Rabu (01/04/2015) malam.

Tuntutan para PNS tersebut, lanjut Said, harus didengar oleh DPRD Jawa Timur. “Karena kepala daerah jabatan politik, maka DPRD harus mengawasi. Kalau nggak mau, DPRD patut dicurigai melindungi kepala daerah. Kalau ternyata masalah ini nanti tidak dihiraukan, masyarakat akan mengangap DPRD ikut terlibat (soal anggaran),” kata Said.

Ia meminta, segenap elemen di Jawa Timur harus mendukung upaya para PNS yang menuntut soal transparansi tersebut. Sebab aksi protes tersebut dilakukan atas dasar kesadaran. “Ada masalah besar yang harus diurai. Ada tuntutan transparan penggunaan dana APBD. Apalagi ada dugaan dana siluman,” ujarnya.

Said juga menilai, tuntutan mereka adalah wajar dan tidak ada yang keliru. “Namanya kerja menuntut kesejahteraan itu wajar. Saya dari Jakarta akan memantau dan memberi dukungan moril,” ujarnya.

Seperti diketahui, aksi protes ini terjadi sejak Kamis (19/03/2015) lalu. Aksi Forum PNS Jawa Timur menentang kebijakan Gubernur Jatim, Soekarwo yang kurang mempedulikan nasib pegawai dan tidak transparan dalam penggunaan APBD

Protes tersebut disampaikan melalui spanduk bergambar ‘setan berdasi’ yang dipasang di beberapa ruas jalan Surabaya.

Dalam spanduk tersebut, Forum PNS Jatim menuntut Gubernur Soekarwo meningkatkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai dan Remunerasi, Transparan penggunaan dana APBD serta menghapus anggaran siluman.

Selain memasang spanduk, Forum PNS juga mengirim surat kepada gubernur.@yuanto/ridwan