LENSAINDONESIA.COM: Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol menegaskan islah yang ditempuh saat ini hanya demi kepentingan agenda pilkada saja. Sedangkan masalah kepengurusan, Agung Laksono tegaskan pihaknya yang paling sah.
Menurut dia, islah terbatas ini hanya agar Golkar bisa ikut pilkada serentak. “Untuk kepentingan pilkada saja. Untuk agenda politik nasional. Tidak ada untuk yang lain-lain,” katanya di kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta, Minggu (24/5/2015).
Baca juga: Golkar kubu Ical dan Agung sepakat daftar Pilkada dan Ical temui JK di rumah dinas wapres
Apakah akan menggabung kepengurusan Munas Ancol dan Munas Bali untuk didaftarkan ke Kemenkum HAM?
“Oh iya, tidak ada gunanya islah, meskipun islah terbatas, tapi tidak didaftarkan, kan tidak ada guna. Ini harus diformalkan,” imbuh Agung tanpa menegaskan apakah dirinya atau Ical yang tanda tangan di pilkada nanti.
Ketua Umum Golkar kubu Munas Ancol, Agung Laksono menegaskan, bahwa soal kepengurusan tidak ada kata islah dan tetap menempuh proses hukum. Menurut dia, tidak didaftarkan satu kepengurusan antara kubu Ical dan kubunya ke KPU.
“Kalau soal kepengurusan, soal hukum. Yang diislahkan bukan kepengurusan, tapi bagaimana cari jalan keluar agar yang berminat jadi calon kepala daerah di 269 daerah bisa ikut,” kata Agung.
Agung hanya mengisyaratkan jika kubunya yang sah sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai Golkar dan Surat Keputusan Kemenkum HAM.
“Hukum jalan terus. Kepengurusan kami tetap jalur hukum, karena kami pandangan itu sudah selesai. Kalau ada yang gugat-gugat ya kita proseskan secara hukum, yang gugat kan bukan kami,” pungkas dia. @sita/mdk
0 comments:
Post a Comment