Demokrat terus meradang, Menteri ESDM dianggap kebijakannya amburadul

LENSAINDONESIA.COM: Menteri ESDM (Energi dan Sumber daya Mineral) Sudirman Said masih menuai protes keras dari loyalis mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin minta Menteri ESDM jangan mengalihkan isu terkait pembubaran Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) era pemerintahan SBY.

“Jangan sampai Menteri ESDM mengalihkan isu. Nanti, Bahan Bakar Minyak (BBM) naik lagi. Apalagi, minyak dunia sedang turun turunnya,” kata Didi Irawadi Syamsudin, menyampaikan keterangan persnya di bilangan Kuningan, Jakarta, Sabtu (23/5/2015).

Baca juga: BBM tidak turun, Pemerintah berantas mafia migas dianggap "abal-abal" dan Pendukung SBY geruduk kantor ESDM: "Kami tidak terima SBY difitnah"

Sekarang begini, kata Didi, pemerintahan sudah enam bulan. Dari awal banyak masalah, baru sebulan  dua bulan minyak bumi lagi turun, nanti tiba tiba naik sendiri (kebijakan amburadul). ”Kemudian, ibu ibu ngeluh harga listrik naik, PLN nggak ada pemberitaan,” kata dia.

“Ini banyak menjadi masalah di pemerintahan bidang ESDM. Jangan sampai isu sekarang ini untuk mengalahkan kebijakan kebijakan yang sangat jauh,” jelasnya.

Didi menuding Menteri ESDM dengan memfitnah SBY, supaya rakyat lupa dengan segala  persoalan harga harga melambung tinggi.

“Jangan ada seorang kabinet mau jadi pahlawan bikin isu, beras plastik ada dimana mana. Saya pikir lebih penting daripada isu-isu yang sangat menyedihkan. Saya berharap bukan cara cara seperti ini yang dilakukan seorang menteri,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Sudirman Said pada era Presiden SBY pernah menjabat di Pertamina sebagai Deputi Integrated Supply Chain (ISC). Saay itu, Pertamina membentuk ISC pada Oktober 2008, usai kisruh impor minyak Zatapi.

Saat itu, ISC berfungsi melayani dua direktorat Pertamina, yakni Direktorat Pengolahan, Pemasaran dan Niaga. “Di Direktorat Pengolahan, fungsi ISC memasok minyak mentah. Sedang Direktorat Pemasaran dan Niaga memasok minyak produk, termasuk
wewenang impor dan ekspor BBM.” @endang