PKS: Reshuffle kabinet malah tambah persoalan baru

LENSAINDONESIA.COM: Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq mengkritik rencana Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet. Dirinya pun mengingatkan jangan sampai isu reshuffle ini digiring untuk pembentukan persepsi publik bahwa solusi dari persoalan ekonomi dan politik adalah penggantian anggota kabinet.

“Jangan sampai ini dijadikan isu untuk menggiring opini publik bahwa solusi dari persoalan ekonomi dan politik itu resufle. Apalagi rencana ini muncul di tengah tren penurunan ekonomi nasional dan masih ruwetnya konsolidasi politik paska dilantiknya jokowi sebagai presiden,” ujar Mahfudz dalam release yang disampaikannya, Jumat (22/5/2015)

Baca juga: SETARA: Percuma reshuffle kalau kepemimpinan Jokowi tak berubah dan Pengamat ini yakin Rizal Ramli bisa wujudkan Nawacita Jokowi

Menurut Mahfudz harus dipahami bahwa sejak kabinet dilantik, semua kementrian dan lembaga ini usianya baru 6 bulan seperti bayi yang masih merah. Penataan organisasinya masih belum tuntas akibat lambannya proses pengambilan keputusan dan kuatnya tarik-menarik kepentingan.

“Orientasi dan fokus kerja pun masih dalam konsolidasi, misalnya penyesuaian rencana kerja kementrian/lembaga tahun 2015 dengan visi Nawa Cita jokowi. Dan lebih penting lagi, anggaran kementrian/lembaga yang dituangkan dalam APBNP 2015 baru saja keluar DIPAnya bulan mei ini,” tambahnya.

Ini  menurut Ketua Komisi I DPR RI, berarti kementrian/lembaga yang dipimpim Presiden Jokowi sampai saat ini seperti kendaraan yang belum bisa dipacu. “Jika karena mencuatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, lalu presiden lakukan reshuffle itu sama saja presiden akan membunuh bayi (menteri) usia 6 bulan,” tegasnya.

Sebagai bukti argumentasi ini,Mahfudz menjelaskan bahwa BI telah menunjukkan melemahnya pertumbuhan ekonomi diakubatkan salah satunya karena melemahnya konsumsi pemerintah. BPS jg menunjukkan bahwa laju pertumbuhan domestik bruto (PDB) dari komponen pengeluaran konsumsi pemerintah minus 48.68% pada kuartal 1/2015 dibandingkan dengan akhir 2014.

“Jadi menurut saya ide reshuffle tidak akan jadi solusi tapi justru akan menambah persoalan baru. Bahkan yang sebenarnya harus dievaluasi adalah kinerja Presiden Jokowi sendiri dalam 6 bulan ini, yaitu seberapa efektif presiden mengelola kabinetnya dengan visi, agenda dan manajemen yang jelas dan tepat,” tandasnya.@sita