Presiden Jokowi harus rombak kabinet, jangan kecewakan PDIP lagi

LENSAINDONESIA.COM: Analis politik senior Indonesia Public Intitute (IPI), Karyono Wibowo, menilai agenda reshuflle kabinet pemerintahan Jokowi-JK tidak mungkin ditunda lagi. Progress enam bulan sudah cukup untuk mengevaluasi kelemahan kinerja di antara menteri pembantu Presiden Joko Widodo.

“Sinyal dari elite Partai PDI Perjuangan sudah jelas. Wapres Jusuf Kalla juga sudah bicara soal reshuflle. Cuma, Presiden Jokowi dalam pernyataannya masih terkesan antara belum tegas dan sikap hati-hati. Mungkin saja Presiden memilih waktu yang tepat untuk reshuffle,” kata Karyono, yang juga Direktur IPI dihubungi LICOM, Jakarta, Jumat (22/5/15).

Baca juga: PKS: Reshuffle kabinet malah tambah persoalan baru dan SETARA: Percuma reshuffle kalau kepemimpinan Jokowi tak berubah

Persoalan reshuffle memang hak prerogratif presiden. Tapi, kata Karyono, perombakan kabinet pemerintahan Jokowi-JK juga sudah sepatutnya mendengarkan aspirasi elite PDI Perjuangan. Jika hal itu masih saja diabaikan, apalagi pelaksanaan reshuflle juga diulur-ulur, dipastikan akan menimbulkan masalah baru bagi Presiden Jokowi.

“Jika PDI Perjuangan sudah memberikan sinyal, terpenting jangan sampai dikecewakan lagi. Sebagai partai pemberi mandat dan sekaligus partai pemenang pemilu, aspirasinya juga seharusnya didengar Presiden Jokowi,” kata Karyono.

Jadi, lanjut Karyono, jangan sampai PDIP lantaran terus menerus dikecewakan, kemudian mencabut dukungan terhadap Jokowi.
“Kalau Presiden sampai ditinggalkan partai pemberi mandat, jelas sulit dibayangkan apa yang akan terjadi,” tandas Karyono,
mengingatkan.

Dia mencermati kepercayaan publik terkait tingkat kepuasan terhadap kinerja kabinet Jokowi-JK, sudah cukup beralasan bagi
Presiden Jokowi untuk melakukan reshuflle. Data survei polltracking juga menyebutkan sebagian besar publik setuju dilakukannya reshuffle.

Publik kecewa terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK bidang ekonomi dan hukum, sehingga berdampak menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Bidang ekonomi, misalnya, dikatakan Karyono, “Pada kwartal pertama pertumbuhan ekonomi drop di angka 4,17%. Kondisi terburuk sepanjang sepuluh tahun terakhir,” ungkap Karyono.

Kondisi pertumbuhan ekonomi itu sempat menimbulkan kecemasan banyak kalangan, karena bisa mempersulit proses kenaikan
kapasitas produksi yang berdampak terhadap kenaikan pendapatan nasional.

Tingkat kepuasan publik, diakui Karyono, terus menurun akibat kebijakan-kebijakan tidak populer seperti menaikkan harga BBM di tengah harga BBM dunia menurun. “Ditambah lagi kebijakan-kebijakan seperti kenaikan harga gas, tarif dasar listrik, hingga dampaknya menghantam langsung masyarakat bawah karena semua harga kebutuhan pokok melonjak,” ungkap Karyono.

Kondisi riil yang dialami masyarakat itu, menurut Karyono, tidak bisa dianggap remeh dengan dalih berbagai plan yang tidak manfaatnya tidak bisa dirasakan langsung masyarakat bawah. “Belum lagi bidang hukum, kebijakan-kebijakan yang ada  berakibat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, seperti persoalan KPK, Polri terus berlarut-larut,” kata Karyono.

Lebih jauh, Karyono mengingatkan, aspirasi yang disampaikan aksi mahasiswa 20-21 Mei kemarin setidaknya bisa dijadikan  indikator memperkuat fakta tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kinerja kabinet pembantu Presiden Jokowi. @licom_09