Komisi IV DPR RI: Pemerintah Harus Prioritaskan CPNS dari THL-TB

LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto meminta pemerintah memprioritaskan penerimaan CPNS dari THL-TB lingkup pertanian.

Perlakuan khusus tersebut penting karena Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian atau yang dikenal dengan sebutan THL-TBPP telah mengabdi dan bekerja di lapangan selama 5-7 tahun.

Baca juga: Sumenep krisis tenaga penyuluh pertanian

Para penyuluh THL-TBPP ini secara konsisten mendampingi para petani untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.

Hal itu ditegaskannya pada Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Kepala Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang membahas Tindak Lanjut Rapat Gabungan DPR RI dengan Pemerintah tentang Calon Pegawai Negeri Sipil Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dll.

Lebih lanjut Anggota Legislator FPKS Dapil Sumatera Barat ini mendorong pemerintah untuk segera merekrut 10.000 orang THL_TBPP dari 23.771 menjadi CPNS dengan mekanisme khusus. Hal ini sesuai dengan hasil rapat gabungan Komisi II, IV dan XI DPR-RI dengan Menteri Pertanian, Menpan dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan pada tanggal 11 Februari 2014 silam.

Pengangkatan THL-TB menjadi PNS sangat penting untuk memenuhi formasi PNS penyuluh yang sangat dibutuhkan.

“Kita sangat mengapresiasi peran dan kontribusi yang telah dilakukan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP) selama ini di dalam mendukung pembangunan pertanian nasional. Karena hal ini dapat meningkatkan motivasi dan gairah THL-TBPP untuk terus meningkatkan produktifitas pertanian nasional. Selama ini keberadaan THL-TBPP sangat dirasakan oleh para petani terutama di dalam melakukan alih teknologi pertanian. Kedepan tentu keberadaan THL-TBPP ini dapat lebih optimal untuk mendampingi para petani sehingga mampu mewujudkan kedaulatan pangan nasional”, pungkas kandidat Doktor di Institut Pertanian Bogor ini.@rilis