Konsorsium Pemuda desak elit hentikan perang politik tak mendidik

LENSAINDONESIA.COM: Konsorsium Pemuda Indonesia (KOPI) meminta secara teas kepada seluruh komponen yang berkepentingan terhadap pemilu untuk bersama-sama membangun pemilu di Indonesia lebih mencerminkan kualitas dan menjaga persatuan.

KOPI pun menghimbau kepada elit politik agar menghentikan kampanye yang tidak mempunyai nilai edukasi politik, lantaran bisa merusak kualitas pemilu itu sendiri dan menodai demokrasi yang sudah dibangun baik.

Baca juga: Pengamat UIN: Kunjungan JK ke Madura dinilai tidak sukses dan GP Ansor dipastikan merapat ke Jokowi-JK

“Dalam perjalanan pesta demokrasi 2014, kita tidak melihat kemeriahan dalam konteks kegembiraan masyarakat menyambut pemilu. Yang ada justru pertarungan politik para elit yang berpotensi menyebabkan perang antarkelompok di kalangan masyarakat,” ujar Juru Bicara Aksi, Rusdi Hidayat di Jakarta, Jum’at (20/6/2014) .

Jose panggilan akrab dari Rusdi Hidayat ini menjelaskan, rute aksi yang digelar yakni mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dilanjutkan Bundaran Hotel Indonesia lalu bergerak ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP). Dalam aksi itu untuk menyampaikan aspirasinya Maklumat Pemuda Untuk Indonesia Rukun, Pemilu Berkualitas”. @yuanto

Demikian maklumat dari Konsorsium Pemuda Indonesia yakni:

1. Mengimbau generasi muda dan rakyat Indonesia untuk tetap menjaga nilai-nilai

persatuan dan kesatuan seperti yang diamanahkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

2. Perangkat penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) untuk menjalankan tugas dan

amanahnya secara bertanggung jawab.

3. Aparat penegak hukum (TNI dan Polri) agar menjaga netralitas dalam pilpres 2014

demi tercapainya stabilitas keamanan nasional.

4. Meminta kepada semua tim kampanye agar tidak melakukan black campaign dalam

prroses kampanye dan menjaga etika politik.

5. Bawaslu dan DKPP menindak tegas setiap pelanggaran pemilu baik yang dilakukan

oleh tim sukses maupun penyelenggara pemilu.

6. Stop kampanye yang bernuansa sara, fitnah, saling menghujat, yang dapat

mencederai demokrasi.

7. Mengecam keras tindakan politik uang yang dapat menghancurkan nilai-nilai

demokrasi.

8.Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam

Pancasila dan UUD 1945. (Amaliya/A-89)