LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nova Riyanti Yusuf (Noriyu) mengaku kecewa atas pencopotan dirinya dari jabatanya oleh DPP Demokrat melalui Fraksi Partai Demokrat (PD) di DPR.
“Saya sangat prihatin, karena saya merasa didzalimi. Jabatan pimpinan komisi ini sangat penting karena tanggung jawabnya besar, posisi pimpinan itu bukan untuk dilelang atau ditawarkan, tapi harus berdasarkan kompetensi,” kata Noriyu, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jum’at (20/06/2014).
Baca juga: Demokrat beri sinyal kadernya untuk memilih calon yang disukainya dan Partai Demokrat akui politik uang sudah biasa
Selain itu, kata Noriyu juga mengungkapkan ketika dikirimkan SK pencopotanya, dirinya sedang tidak di Jakarta. “Staff saya kirim SK ni lewat whatsapp. Saya diganti ketika saya tidak ada, ini mekanisme apa,” sesalnya.
“Sebelum ada masalah ini saya sudah ada firasat. Saya sudah bilang ke pimpinan lainnya saya titipkan kepada pimpinan lainnya terkait undang-undang kesehatan jiwa. Karena saya sedang berada di luar kota, maka saya membuat penjelasan di twitter.
Sekarang pun saya menjelaskan ini bukan tentang saya, tapi tetang kita. Karena apa RUU kesehatan jiwa dan keperawatan ini adalah janji saya kepada konstituen,” tandasnya.
Menurut Noriyu selama bekerja, ia melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan semaksimal mungkin. Ia pun mempertanyakan apa yang keliru dalam kinerjanya selama ini kepada elit demokrat sehingga dilakukan penyegaran (pergantian).
“Jadi apa yang dipermasalahkan dari kinerja saya, tidak ada alasan penyegaran, karena ini DPR bukan supermarket. Kalau memang mau penyegaran ya pilihlah yang muda. Ini jadi kekhawatiran saya, kalau tidak bisa diselesaikan maka saya titip.” tegasnya.
Diungkapkan pula, jika Demokrat pernah menggembar gemborkan jika RUU Kesehatan jiwa berasal dari usul gagasan partai demokrat. Namun, belakangan ini ia merasa ada keanehan atau kejanggalan didalamnya.
“Tapi kalau saya yakin bisa diselesaikan kenapa harus diganti. Yang paling lucu adalah ketika pembekalan caleg, fraksi demokrat dengan bangga mengatakan RUU kesehatan jiwa adalah inisiatif fraksi partai demokrat, tapi saat sudah diujung malah saya digunting, bagaimana ini. Pola-pola kerja seperti ini berbahaya, karena tidak sesuai dengan presiden sekaligus ketua umum yang telah memberi amanat dan
perintah, tapi tidak dijalankan,” jelasnya.
“Selama ini saya sangat patuh terhadap arahan fraksi, saya diminta apapun oleh fraksi juga saya dijalankan, tapi saya heran kenapa kali ini saya diperkirakan tidak akan patuh dengan perintah fraksi. Karena disitu dijelaskan bahwa keputusan komisi tidak sesuai dengan arahan fraksi. Setahu saya perpindahan jabatan ini, seharusnya pimpinan lama memberikan palu kepada pimpinan baru,” imbuh Noriyu terkesan kesal.
Lebih lanjut dia menyinggung isu beredarnya informasi terkait pilihan politik partai. Ketika fraksi demokrat beramai-beramai mendeklarasikan dukungan ke prabowo-hatta. Namun Noriyu mengaku sudah mengkomunikasikan dengan sekretaris fraksi jika dirinya
ingin fokus menyelesaikan tugas sebagai legislator. Ia pun menilai bahwa tidak ada urgensinya untuk ikut deklarasi dukungan ke salah satu capres.
“Saya juga tidak pernah menyatakan mendukung Jokowi-jk. Selama ini kedekatan saya dengan JK hanya sebatas urusan kemanusiaan. Pak JK kan Ketua Palang Merah Indonesia, dan saya penasehat internasional di palang merah internasional ICRC. Dan setiap setahun sekali saya hadir di acara pertemuan itu, saya selalu melaporkan hasil pertemuan kepada pak JK. Awalnya saya berencana tidak menindaklanjuti, tapi karena
ini pencopotannya tidak lazim, ini juga bisa menjadi preseden buruk. Selasa saya akan menghadap ke badan kehormatan DPR, Kita lihat kelanjutannya di badan kehormatan DPR, baru nanti bagaimana langkah selanjutnya,” pungkasnya. @endang
0 comments:
Post a Comment