Laporan Keuangan Pemprov Jawa Timur kembali raih opini WTP

LENSAINDONESIA.COM: Pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Sebelumnya Pemprov juga telah dua kali mendapat opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait laporan keuangan.

Baca juga: Dikunjungi Pemerintah Belgia, Jatim janjikan iklim investasi aman dan Jurkam kepala daerah dilarang manfaatkan fasilitas negara

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menjelaskan, Pemprov Jatim telah melakukan pemeriksaan lanjutan untuk laporan keuangan dari tahun 2012 hingga 2013.

Ia mencontohkan, jika dahulu pemeriksaan dilakukan dari bendahara kepada pihak ketiga atau hotel dalam suatu kegiatan, kemudian diberikan tanda terima maka akan dianggap selesai. Namun, pada pemeriksaan tahun 2013 ini, pemeriksaan dianggap telah selesai jika pihak ketiga atau pihak hotel selesai membayar pajak.

“Jadi ada peningkatan kualitas dan pengelolaan pemeriksaan keuangan di tahun 2013. Pemeriksaan keuangan harus dilakukan mulai hulu hingga hilir, harus bersih atau clean,” katanya usai menerima LHP dari BPK RI di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Senin (16/06/2014).

Contoh lainnya, lanjutnya, peningkatan kualitas pemeriksaan keuangan bisa dilihat dari perjalanan dinas menggunakan transportasi umum. Jika pada saat melakukan perjalanan dinas ke luar Jatim menggunakan pesawat dengan membeli tiket pulang dan pergi satu paket, maka pada saat kembalinya tidak menggunakan pesawat sesuai dengan yang tertera tidak boleh meminta ganti rugi kepada bendahara.

“Dia harus mengganti tiket kepulangan yang telah dibeli dan tidak boleh mendapatkan pengembalian karena sudah ada di surat keputusan,” paparnya.

Untuk memperkuat pelaporan keuangan agar lebih akuntabel, tambahnya, Pemprov Jatim telah mendirikan Laboratorium Keuangan. Setiap petugas keuangan dilatih agar segala sistem pelaporan keuangan sesuai dengan e-audit dari BPK terhadap penerimaan dan belanja.

“Jika dahulu pemeriksaan hanya difokuskan terhadap belanja negara, namun saat ini pemeriksaan juga dilakukan pada sektor penerimaan dan pengeluaran,” jelasnya.

Dalam mewujudkan tata kelola keuangan menjadi akuntabel, Pemprov Jatim telah memiliki rencana aksi atau action plan yang diwujudkan dengan memberikan pendampingan pelatihan kepada bendaharawan di masing-masing SKPD.

Sementara, Agung Firman Sampurna, BPK RI Anggota V mengingatkan, Pemprov Jatim agar mempersiapkan diri untuk penyusunan pelaporan keuangan berbasis akrual untuk APBD tahun 2015.

Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ini tidak hanya menyajikan aspek informasi keuangan yang lebih kompleks, sehingga membutuhkan kompetensi dan konsentrasi yang lebih tinggi dalam persiapan maupun pelaksanaannya. “Kami menyarankan agar waktu yang tersedia bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri,” imbuh dia.

Ke depan, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan yang dilakukan BPK akan semakin ketat. Karenanya diperlukan kerjasama yang lebih baik agar para pembuat kebijakan dan petugas, khususnya pengelolaan dan pertanggung jawaban APBD Provinsi Jawa Timur mendatang lebih baik.@sarifa