Perang purnawirawan jenderal dalam Pilpres hanya demi jabatan

LENSAINDONESIA.COM: Keterlibatan purnawirawan Jenderal TNI dalam kubu Prabowo Subianto dan Joko Widodo dalam persaingan Pilpres 9 Juli 2014 mendatang dinilai sarat dengan kepentingan.

Pengamat militer Salim Said menyatakan, kendati begitu tentara purnawirawan adalah warga negara biasa. Jadi, mereka boleh memilih dan dipilih.

Baca juga: Pengamat: Pemimpim memang harus "blusukan" dan Konsorsium Pemuda desak elit hentikan perang politik tak mendidik

“Mereka boleh membuat deklarasi dukung-mendukung. Itu tidak ada masalah karena tidak melanggar hukum,” kata Direktur Eksekutif Institut Peradaban itu dalam dialog Perspektif Indonesia: Perang Antar-Jenderal Prabowo dan Jokowi di Gedung DPD, Senayan Jakarta, Jumat (20/06/2014).

Menurut Salim mengatakan bahwa semua tentara di dunia tidak lepas dari even politik. Namun, menurutnya perlu masa jeda bagi pensiunan tentara sebelum terjun ke politik.

“Kalau mengacu kepada negara-negara yang peradabannya tinggi, mestinya ada undang-undang yang mengatur mengenai proses dan rentang waktu bagi perwira menengah hingga jenderal untuk bisa masuk ke ranah publik. Di Israel misalnya, setelah dua tahun pensiun, baru boleh masuk politik,” ujarnya.

Jadi, lanjut Salim, keterlibatan pensiunan TNI di politik tak perlu diributkan. Ia lantas menyebut nama Wiranto yang sebelum pensiun mengemban jabatan Panglima TNI. Namun ketika pensiun, kata Salim, maka Wiranto pun menjadi warga negara biasa. “Sama haknya dengan saya,” kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Republik Ceko itu.

Menyikapi adanya wacana persaingan faksi hijau dan merah di internal TNI, Salim yang kini menjadi guru besar ilmu politik di Universitas Indonesia itu menegaskan bahwa tidak ada fraksi-fraksi di TNI. “Itu omong kosong. Tidak ada itu hijau-merah. Pensiunan itu tetap saja ngomongnya Sapta Marga,” tegasnya.

Salim menegaskan, tentara memang bisa berasal dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Namun, tidak ada doktrin agama dalam ketentraan.

Karenanya, kata Salim, keterlibatan jenderal pensiunan di tim sukses calon presiden sebenarnya hanya karena persoalan mengejar jabatan saja. “Ini murni soal jabatan karena jabatan itu sangat terbatas sementara pensiunan jenderal banyak jumlahnya,” imbuhnya.@endang