LENSAINDONESIA.COM: Sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur menyatakan prihatin terhadap beredarnya isu praktek pungutan liar (pungli) pengadaan barang dan jasa di instansinya.
Mereka khawatir berita yang belum tentu benar tersebut menjadi ‘santapan’ publik sehingga mempengaruhi kredebiltas lembaga dan pribadi Kepada Dinas Sosial Jatim, Sudjono.
Baca juga: Hery Prasetyo tantang Dinsos Jatim tunjukkan bukti aliran Pungli dan Hasil pungli Dinsos juga disetor ke DPRD Jatim?
Sebagai wujud keprihatinan, sebanyak 4 Kepala Bidang dan 30 kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Jatim menulis surat pernyataan untuk menegaskan bahwa praktek pungli itu benar-benar tidak ada.
“Seluruh Kepala UPT dan Kepala Bidang telah membuat surat pernyataan bersama pekan lalu, saya lupa persisnya tanggal berapa. Nanti saya kasih foto kopinya bila anda mau. Mereka menyatakan tidak ada pungutan liar seperti yang diberitakan itu,” ungkap Sekretaris Dinsos Jatim, Taufiq Rachman kepada lensaindonesia.com melalui telepon, Kamis (05/06/2014) malam.
Surat pernyataan tersebut dibuat berdasarkan inisiatif para kepala UPT dan Bidang. “Mereka sendiri yang membuat dan menandatangani surat pernyataan itu tanpa disuruh,” ujarnya.
Menurut Taufik, ditengah hiruk-pikuk politik menjelang Pilpres, isu adanya pungitan liar tersebut sangat berbahaya. Sebab bisa saja isu ini dipelintir untuk kepentingan kepentingan tertentu.
“Lho bisa saja isu semacam ini diolah sedemikian rupa sehingga terus ramai. Apalagi sampai dikait-kaitkan dengan pejabat dan partai politik, wah bisa kacau. Jadi saya minta semua harus berhati-hati, jangan asal membuat isu atau percaya isu,” ujarnya.
Kata Taufik, isu pungutan liar sangat rentan bagi Dinsos Jatim. Sebab dua tahun lalu Dinsos pernah digoyang kasus rekaman pungutan liar. “Jadi meski yang sekarang berdar ini hanya isu, semua orang akan tetap mempercayai bahwa pungli itu benar-benar terjadi. Ya itu yang saya takutkan,” jelasnya.
Ia menduga, informasi adanya pungli itu dihembuskan oleh oknum staf yang memiliki tujuan dan maksud tertentu.
“Saya sendiri tidak tahu kok sampai ada yang membuat isu semacam itu. Isu itu mungkin sebarkan oleh satu atau dua orang (staf) saja, tidak banyak staf seperti yang diberitakan selama ini. Di sini staf sangkat kompak dan berkerja dengan baik. Saya sangat paham satu-persatu orang di Dinas Sosial. Hubungan antara Kepala Dinas dengan seluruh pejabat dan staf juga sangat baik. Dan sama sekali tidak ada pungutan apa-apa,” katanya.
Mantan Komandan Menwa Jawa Timur ini menyatakan, pihaknya tidak akan menanggapi terlalu jauh isu itu. “Biarkan sajalah Mas. Apa yang harus kita tanggapi. Saya sendiri juga tidak bisa mengomentari berita yang tidak benar,” pungkasnya.@sarifah
0 comments:
Post a Comment