Warga Lokalisasi Dolly ancam semua akses masuk Surabaya

LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memiliki pekerjaan rumah (PR) yang cukup berat pasca deklarasi alih fungsi Lokalisasi Dolly dan Jarak serta alih fungsi wisma-wisma yang ada di kawasan itu. Pasalnya, warga terdampak, para mucikari dan Pekerja Seks Komersial (PSK) secara tegas sampai kapanpun akan menolak penutupan prostitusi terbesar se Asia Tenggara itu.

Salah seorang koordinator massa, Syahputra, bahkan berjanji akan terus melawan sampai hak-hak kemanusiaan berupa hak ekonomi dan hak hidup sejahtera terpenuhi. Pihaknya sudah menyiapkan gugatan hukum bila deklarasi penutupan Lokalisasi Dolly disertai dengan surat keputusan (SK) Walikota Surabaya. “Deklarasi itu tidak ada dasar hukum. Tapi kalau mengeluarkan SK, nanti saya akan pelajari untuk mengajukan gugatan hukum,” katanya.

Baca juga: Pelaku penyerangan Dolly juga ngamuk di Mapolrestabes Surabaya dan FPL sebut polisi perlu diperiksa kejiwaannya

Tuntutan warga Lokalisasi Dolly dan Jarak sangat jelas, yakni jaminan ekonomi. Sebab, warga Lokalisasi Dolly sama dengan masyarakat secara umum. Pemkot Surabaya tidak boleh melakukan perbuatan diskriminatif terhadap warganya sehingga dia meminta Pemkot lebih bijak dalm mengambil keputusan.

Dengan nada yakin, pria yang juga koordinator Barisan Bintang Merah ini mengancam akan menutup akses masuk ke Surabaya. Tindakan itu dilakukan bila Pemkot Surabaya tetap memaksakan diri menutup Lokalisasi Dolly dan Jarak. “Untuk sementara kami blokir di sekitar sini dulu, tapi kalau tetap ditutup, maka akan blokir semua akses masuk Surabaya,” ancamnya dengan nada arogan.

Bunga, salah seorang PSK dari salah satu wisma di Lokalisasi Dolly, menambahkan selama ini tidak ada PSK yang dipulangkan. “Kami tidak takut, kami ikuti kegiatan penolakan sampai kapanpun. Apa yang dilakukan ini hanya untuk menuntut hak kami,” katanya.

PSK ini menilai kebijakan Pemkot Surabaya hanya menyengsarakan penghuni Lokalisasi Dolly dan Jarak. Bahkan dia menduga ada kepentingan tertentu dibalik penutupan tersebut. Karenanya, Pemkot tidak bisa menjadikan mereka sebagai tumbal. “Rangkul kami, jangan sombong (Walikota Surabaya, Tri Rismaharini), selama ini idak pernah ada sosialisasi apapun,” tegasnya. @iwan_christiono