PKB anggap keinginan Jokowi melemahkan pemerintahan

LENSAINDONESIA.COM: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi pernyataan Presiden terplih Joko Widodo yang menginginkan para menteri di kabinetnya melepaskan diri dari partai politik (parpol).

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Fathan Subchi mengatakan, keinginan Jokowi tersebut sangat tidak relevan. Sebab sangat sulit mewujudkan kabinet pemerintahan tanpa ada peran pengurus partai politik.

Baca juga: Jokowi ingin menteri-menteri di kabinetnya lepas dari parpol dan Tim Transisi Jokowi tak libatkan PKB, Hanura dan PKPI

“Ketua umum dan pengurus parpol tidak boleh menjabat di kabinet adalah tidak relevan dengan cita-cita mengawal stabilitas pemerintahan. Sebab stabilitas pemerintahan ditentukan oleh solid dan tidaknya dukungan di parlemen,” kata Fathan di Jakarta, Minggu (10/08/2014).

Menurut dia, program-program unggulan pemerintah, termasuk juga usulan APBN dan RAPBN sangat mudah diganjal di parlemen dan pemerintahan tidak bisa berjalan dengan mulus. “Yang ‘punya’ parlemen adalah parpol, remote-nya ada ketum parpol dan fraksi di parlemen. Justru ketua atau pengurus parpol yang menjadi menteri akan memperkuat dukungan parlemen pada pemerintah,” tambah Fathan.

Menurut Fathan Subchi, ide deparpolisasi di kabinet itu kerjaan orang-orang di sekitar Jokowi, termasuk tim transisi yang ingin meraih kekuasaan tanpa keringat apa pun, termasuk mendelegitimasi partai politik. “Harus diingat bahwa tidak ada negara demokrasi mana pun di dunia ini yang tidak butuh parpol. Sudah biasa dan lumrah ketum dan parpol menjadi anggota kabinet, karena parpol adalam rezim demokrasi yang diakui oleh konstitusi,” ujarnya.

Sebaliknya, imbuh Fathan, orang nonparpol tidak punya kekuatan dan pengalaman politik dan justru akan membebani presiden dan wakil presiden terpilih secara politik. “Jangan sampai pemerintahan ke depan hanya berisi hiruk-pikuk politik tanpa mengimplementasikan program-program unggulan pemerintah karena bisa juga disandera oleh kepentingan politik dan parlemen,” tegasnya.

Dikatakan Fathan, pemikiran yang menyebutkan bahwa Ketua dan pengurus parpol tidak boleh menjadi menteri adalah sesat dan naif. “Faktanya, sistem presidensial kita tidak berlaku secara linier. Praktiknya semi parlementer. Di situlah peran parpol dan parlemen sangat menentukan,” ujarnya.

Fathan menerangkan, PKB telah membuktikan komitmen berkoalisi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Begitu juga komitmen dukungan PKB terhadap Jokowi-JK untuk menyukseskan pemerintahannya sampai selesai. “Kami sudah buktikan mendukung pemerintahan SBY selama 10 tahun, suka dan duka tetap dukungan itu solid, penuh komitmen, dan tanggung jawab sampai akhir pemerintahan SBY. Dan itu PKB menunjukkan contoh koalisi yang benar, tidak pernah mengkhianati dan tidak mencla-mencle,” tegasnya.@endang