Jokowi ingin menteri-menteri di kabinetnya lepas dari parpol

LENSAINDONESIA.COM: Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan menteri yang menjabat di pemerintahan yang akan dipimpinnya harus lepas dari partai politik (parpol).

Presiden terpilih ini juga menyampaikan, saat ini pihaknya masih menggodok sejumlah kandidat menteri tersebut.

Baca juga: Tim Transisi Jokowi tak libatkan PKB, Hanura dan PKPI dan Poempida yakin MK tolak gugatan Prabowo-Hatta

“Ini masih digodok. Tetapi kalau saya ingin agar yang menjadi menteri lepas dari parpol,” kata Jokowi di Kantor Transisi, Jakarta, Sabtu (09/08/2014).

Namun, Jokowi enggan menjelaskan alasan para menteri yang nantinya terpilih harus meninggalkan parpol. Jokowi juga menegaskan, sejumlah pihak yang bergabung di tim transisi belum tentu mendapat posisi menteri.

“Semua mungkin, tetapi jangan ada yang memastikan bahwa yang ada di kantor transisi ini tentu jadi masuk di kabinet,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi pernah mengatakan, kabinetnya akan berisi kalangan profesional. Tetapi, publik masih penasaran tokoh profesional yang mana yang akan dipilih menjadi menteri.

Menanggapi rasa penasaran publik, Jokowi menegaskan tidak akan ada dikotomi apakah kalangan profesional tersebut berasal dari partai atau nonpartai. Menurut dia, yang terpenting adalah menteri yang dipilih menguasai bidangnya.

Dia menyebutkan, banyak orang partai yang juga profesional. “Sebelum masuk partai, mereka adalah kalangan profesional dan mereka sama saja. Tadi saya sampaikan, kita tak bicara partai dan nonpartai,” katanya.

Mengenai presentase perbandingan profesional dari partai dan nonpartai, Jokowi belum bisa memutuskan.

Sementara itu, tim transisi Jokowi-JK menargetkan segera menyelesaikan arsitektur kabinet pemerintahan selanjutnya. Tim ini menargetkan semuanya selesai pada pertengahan September 2014.

Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa pada bulan September itu, pihaknya hanya menyelesaikan struktur kabinet tanpa disertai dengan nama menteri yang akan masuk dalam kabinet tersebut. Pasalnya, tim transisi tak memiliki wewenang memilih figur dalam kabinet Jokowi-JK nanti.

Hasto menuturkan, penyelesaian arsitektur kabinet itu dilakukan untuk memudahkan Jokowi-JK dalam memilih menteri yang tepat dan kompeten. Ia meyakini, ada cukup waktu bagi Jokowi-JK untuk menentukan menteri-menterinya sejak arsitektur kabinet diselesaikan sampai batas akhir penyusunan kabinet yang diatur oleh undang-undang.@ridwan_LICOM/tri