LENSAINDONESIA.COM: Direktur Eksekutif Labor Institute Indonesia (LII) Rekson Silaban menilai pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mempunyai dampak ganda. Salah satunya yakni dampak negatif, penting untuk diantisipasi.
MEA, menurut Rekson, bisa menjadi musibah bagi bangsa Indonesia jika tenaga kerja tidak dipersiapkan dengan baik. Mereka (tenaga kerja) harus mempunyai skil mumpuni agar mampu bersaing dengan pekerja-pekerja dari negara tetangga.
Baca juga: HIPMI: Siapa bilang Jakarta tidak butuh pendatang? dan Awak Mobil Tangki tuntut pencabutan usaha PT Pertamina
“Ada kekhawatiran besar pasar kerja kita akan dikuasi oleh pekerja dari negara lain, terlebih mayoritas pekerja Indonesia adalah unskilled labor,” ujar Rekson dalam sebuah diskusi publik yang bertajuk “Masyarakat Ekonomi Asean Tantangan dan Kesiapan Buruh Indonesia” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (02/10/2014).
Dalam mengantisipasi persoalan itu, Rekson menegaskan, pemerintah yang diwakili Menteri Tenaga Kerja (Menaker) harus menggelar rapat darurat bersama dengan departemen terkait. Selain itu, juga harus mempersiapkan perlindungan kepada buruh dalam negeri yang rentan kehilangan pekerjaan akibat kompetensi yang rendah.
Setidaknya, lanjut Rekson, langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbayak lembaga sertifikasi untuk buruh. Hal itu dipandang penting, karena syarat untuk memasuki pasar Asean adalah
buruh Indonesia harus memiliki sertifikat sesuai dengan standar Mutual Recognition Agreement (MRA) yang diakui Asean.
“Indonesia harus sebanyak mungkin memperbanyak pelatihan kerja yang sesuai standar MRA. Sehingga bila pasar Asean bisa dimasuki pekerja kita, tekanan pengangguran domestik bisa ditekan,” terangnya tokoh buruh KSBSI ini.
Untuk penguatan sistem, pemerintah diharapkan juga memperkuat pengawasan ketenagakerjaan. Hal itu pemerintah diharap dapat melibatkan sarekat buruh.
“Sebab ke depan akan banyak pekerja asing tanpa sertifikasi yang akan memasuki pasar kerja Indonesia,” pungkasnya.@yuanto
0 comments:
Post a Comment