LENSAINDONESIA: Sejumlah proyek di Surabaya gagal direalisasikan Pemerintah Kota (Pemkot) dibawah kendali Tri Rismaharini selama 2014. Akibatnya, serapan anggaran 2014 rendah. Bahkan, anggaran yang belum dipergunakan lebih 60 persen. Tidak jelas, apakah ini ada hubungannya dengan tahun Pileg yang menggusur banyak anggota DPRD wajah lama.
Pastinya, terkait redahnya serapan anggaran itu, Anggota DPRD yang baru dilantik melakukan pembahasan untuk evaluasi dinas-dinas yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kendali Pemkot Surabaya pimpinan Tri Rismaharini.
Baca juga: Anggota DPRD Surabaya makan gaji buta dua bulan terakhir dan Soal Pilwali Surabaya, NasDem bersikukuh koalisi tanpa syarat
Berdasarkan data yang dihimpun, ada sejumlah dinas yang diketahui tingkat serapannya masih rendah. Seperti di RSUD M Soewandhi, misalnya, hingga kini progress report penyelesaian seluruh program yang masuk APBD 2014
baru mencapai 8 persen.
Sementara itu, berdasarkan statistik, seluruh program yang dilakukan 72 instansi yang ada di bawah naungan
Pemkot bernilai total Rp 4,61 Triliun, hingga kini tingkat serapannya masih 35,7 persen.
”Yang jelas, saat ini kami tengah menginventarisir dinas mana saja yang progress penyelesaian programnya masih rendah. Nantinya, semua akan kita klarifikasi,” kata Ketua DPRD Surabaya, Armuji
Menurut politisi asal PDIP itu, rendahnya tingkat serapan anggaran pada APBD 2014 oleh sejumlah instansi di
Pemkot memang cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, mayoritas yang bermasalah adalah dinas-dinas yang bersentuhan
langsung dengan proyek publik.
Selain itu, ada dua instansi yang penuntasan programnya masih 10 persen, yakni Bagian Kerjasama serta Dinas
Pengelolaan Bangunan-Tanah. ”Tentu fakta ini perlu dievaluasi kok bisa terjadi,” kata Armuji.
Termasuk, dalam pembahasan internal itu juga disorot masalah sejumlah proyek infrastruktur yang diproyeksikan mangkrak. ”Jika melihat kondisi itu, paling maksimal progress report semua program itu hanya bisa tuntas 70 persen,” kata Armuji.
Salah satunya, adalah proyek MERR yang hingga kini ternyata macet. Dari hasil klarifikasi, diketahui ternyata pihak Dinas PU ternyata memilih untuk tidak melanjutkan proyek ini untuk sementara waktu, pasca mencuatnya kasus korupsi di balik program prestisius tersebut. ”Makanya, ini juga perlu dievaluasi,” katanya.
Lantas, seperti apa teknis evaluasinya? Ada dua keputusan yang dihasilkan. Yakni, memantau realisasi
program APBD 2014 secara berkala, plus mengevaluasi ulang program Pemkot pada R-APBD 2015 nanti.
Beberapa proyek yang gagal dilaksanakan alias mangkrak:
1. Pembangunan gedung tipe C untuk IPAL Puskesmas
- Total ada enam paket proyek ini dengan pagu Rp 410 Juta per proyek
2. Proyek jalan baru kolektor, di antaranya di:
- Jl Darmahusada,
- Jl Kalimas,
- Jl Inspeksi Pantai Kenjeran, serta puluhan jalan lain
3. Empat paket proyek frontage road
4. Kelanjutan proyek MERR II C
5. Pembangunan sejumlah jembatan, di antaranya: Jembatan di Jl Rungkut Madya, Jembatan Jl Tambak Asri, Jembatan Jl Wonorejo Rungkut dan sejumlah proyek lain. @iwan_christiono
0 comments:
Post a Comment