LENSAINDONESIA.COM: PT Semen Indonesia (dulu PT Semen Gresik) angkat bicara soal beredarnya kabar yang menyebut bahwa selama ini pihaknya membayar setoran rutin ratusan miliar rupiah kepada pejabat di Istana Negara.
Media Relation PT Semen Indonesia, Mohammad Faiq Niyazi menyangkal pihak melakukan hal itu. Sebab, kata dia, setiap transaksi yang dilakukan PT Semen Indonesia itu sudah terintegerasi dengan sistem pengawasan komputerisasi yang sangat ketat, baik transaksi terkait angkutan, distribusi, penjualan hingga semua budgeting.
Baca juga: Semen Gresik setor upeti Rp 180 miliar ke pejabat istana berinisial SS dan SHERA buka kantor cabang di Jakarta dan Surabaya
“Itu sudah isu lama yang pernah ditulis salah satu media. Tidak mungkin itu terjadi. Setiap transaksi di tubuh BUMN pastinya diawasi oleh pihak PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),” kilahnya kepada lensaindonesia.com di Surabaya, Senin (20/11/2014).
Menurut Faiq, segala transaksi keuangan di PT Semen Indonesia melewati monitoring ketat. Apalagi PT Semen Indonesia sudah lama menggalakkan program GCG (Good Corporate Governance) yang akan mengkondisikan semua performa perusahaan tersebut terjaga kredibilitasnya melalui segala hal, baik dari layanan, transparansi keuangan dan kepentingan-kepentingan lainnya,” katanya.
Faiq juga membantah tudingan bila transaksi pembayaran ‘upeti’ kepada pejabat tinggi negara berinisial SS tersebut dilakukan melalui bank di luar Indonesia, yaitu bank Standard Chartered di Singapura.
“Itu sangat tidak mungkin. Sebab selama ini setiap transaksi kami menggunakan jasa perbankkan yang sudah menjadi partner seperti BCA, Mandiri, BRI, BNI dan Danamon. Bila kita melakukan transaksi keuangan di luar bank yang menjadi partner maka kita haruslah mengubah sistem sirkulasi komputerisasi keuangan perusahaan kami. Bahkan transaksi yang dilakukan oleh karyawan PT Semen Indonesia pun juga dimonitor oleh tim Internal audit. Seperti contoh, jika ada karyawan kami yang sering melakukan transaksi dengan si A, maka hal itu akan menjadi sorotan,” ucapnya.
Faiq juga memberikan contoh, ketika pihaknya melakukan perbelanjaan perangkat produksi dengan Jerman, hal tersebut dilakukan dengan menggunakan jasa perbankan dengan pihak Bank Mandiri. Sebab pihak Mandiri saat itu pun ditunjuk sebagai penjembatan transaksi antara PT Semen Indonesia dengan bank asal Jerman dengan vendor perangkat produksi tersebut.
Seperti diberitakan lensaindonesia.com sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu mengungkap bahwa selama lama ini perusahana semen terbesar yang berpusat di Kabupaten Gresik, Jawa Timur itu memberikan setoran kepada petinggi istana negara berinisial SS.
Bahkan Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono membeberkan, setoran ‘upeti’ kepada pejabat istana itu pun jumlahnya cukup fantastis, mencapai Rp 180 miliar setahunnya.
“Modusnya pengambilan fee per sak (kemasan) semen ukuran 50 kilo sebesar Rp 1000 rupiah di mana setiap tahun PT Semen Gresik memproduksi semen dalam bentuk 50 kg per sak hampir 9 juta ton, atau setara dengan 180 juta sak semen. Dari fee sebesar Rp 1000 rupiah, otomatis istana mendapat setoran Rp 180 miliar setiap tahunnya,” ungkap Arief kepada lensaindonesia.com di Surabaya.
Arief melanjutkan, fee Rp 180 miliar yang disetor ke pejabat SS oleh PT Semen Gresik disetorkan di sebuah rekening bank Standard Chartered di Singapura.
“Cara ini untuk menghilangkan jejak. Tapi kami punya datanya. Dan kami siap melaporkan kasus ini ke KPK,” urai Arief.
Ketika disinggung apakah pejabat SS yang dimaksud adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi ?, Arief hanya menjawab dengan tertawa, “Ya begitulah, kita tidak perlu menyebut nama,” tukasnya.
Arief mengatakan, Federasi serikat pekerja BUMN Bersatu mendesak pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk membongkar praktek ‘haram’ di PT Semen Gresik tersebut. Karena praktek korupsi dan gratifikasi yang banyak merugikan negara.@Eld
0 comments:
Post a Comment