BPJS di Bangkalan dianggap masih diskriminasi

LENSAINDONESIA.COM: Puluhan massa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan, Madura menuntut iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dihapus.

Tuntutan itu dilakukan karena proses untuk mendapatkan pelayanan BPJS dianggap menyulitkan masyarakat. Bahkan, kebijakan iuaran yang dikenakan dianggap merugikan masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu, dalam aksi kali ini DKR mendesak agar UU BPJS direvisi karena selama ini masih menyulitkan masyarakat karena dan masih terjadi diskriminasi.

Baca juga: Lecehkan LSM, Kajari diusir dari Bangkalan dan Target rampung 2017, BPJS Kesehatan siap bagikan KIS di Jatim

“BPJS menurut saya sangat menyengsarakan rakyat. Kami menuntut revisi undang-undang BPJS agar menghapus iuran dan rakyat harus mendapatkan pelayanan tanpa penolakan tanpa diskriminasi. Jangan ada lagi penolakan pasien di Puskesmas dan Rumah Sakit karena kesehatan gratis untuk semua rakyat Indonesia sesuai amanat UUD 1945,” tutur Muhyi

Terkait hal ini, perwakilan Dinkes Bangkalan, Aida saat menemui massa demonstran mengatakan kembijakan terkait BPJS merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Kita mengikuti aturan dari pusat. Memang aturan yang sudah ada masih menyulitkan masyarakat dan kita kita juga tidak setuju dengan aturan-aturan yang ada. Sebaiknya kita bersama-sama mebicarakan hal ini ke dewan atau ke BPJS kaena bukan wewewnang Dinkes Bangkalan,” katanya@Hasan***