LENSAINDONESIA.COM: Rapat konsultasi antara Presiden Jokowi dengan DPR digunakan untuk menyampaikan alasan tidak dilantiknya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Meskipun dalam fit and proper tes, nama BG sudah disetujui DPR.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam keterangan persnya usai rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan dia di Gedung Nusantara IV DPR, Jakarta, Senin (6/4/2015). “Yaitu mengingat bahwa pencalonan Komisaris Jenderal Polisi BG sebagai kapolri menimbulkan perdebatan masyarakat dan rangka menciptakan ketenangan, maka kami mengajukan kapolri yang baru,” kata Jokowi.
Baca juga: PPP Romi setuju Jokowi batalkan perpres uang muka mobil dan Mensesneg: Presiden batalkan perpres fasilitas uang muka mobil pejabat
“Terkait alasan tesebut di atas, kami menerangkan alasan sosiologis dan alasan yuridis,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR, Hazrul Azwar, menyatakan, Jokowi tidak ikut campur tangan soal permintaan sejumlah fraksi yang meminta presiden untuk memperhatikan nasib BG.
“Tapi presiden bilang, masalah wakapolri diserahkan kepada kapolri dan Wanjakti Polri. Beliau tidak ikut-ikutan soal wakapolri,” kata Azwar.
Pertemuan antara DPR dengan Presiden Jokowi dilakukan secara tertutup. Selain membahas pembatalan Komjen Budi Gunawan jadi kapolri, juga mendiskusikan mengenai APBN. Presiden sudah mengajukan nama Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon kapolri yang baru. @yuanto
0 comments:
Post a Comment