DPR minta bongkar jual beli ijazah palsu di 18 kampus Jabodetabek

LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ridwan Hisjam mengaku prihatin masalah dugaan jual beli ijazah palsu di 18 kampus yang tersebar di Jabodetabek dan Kupang NTT. Dia meminta Pemerintah dan aparat penegak hukum segera merespon cepat masalah ini.

Sebelumnya, Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi M Nasir membeberkan adanya laporan ijazah palsu itu diterimanya
beberapa pekan lalu. Pihaknya langsung membentuk tim investigasi untuk menelusuri kasus tersebut. Ditengarai, sudah ada ratusan mahasiswa yang menggunakan ijazah palsu. Angka yang cukup miris bagi dunia pendidikan nasional.

Baca juga: Fatin X Factor, memilih kuliah di perguruan tinggi swasta dan Tiga orang guru di Bojonegoro ditengarai pakai ijazah palsu

Terkait informasi 18 kampus ini, Menteri Ristek dan Dikti M Nasir mengaku menerima laporan dari masyarakat. Sebanyak 17
Kampus di antaranya tersebar di Jabodetabek, dan satu lainnya berada di Kupang, NTT. Kampus-kampus yang ada di Jabodetabek disebut menjual ijazah S1 dengan harga tertentu. Mahasiswa hanya perlu kuliah setahun atau dua tahun, ijazah sarjana sudah bisa diterbitkan dengan menyetor sejumlah uang.

Sedangkan kampus yang ada di Kupang diduga malah menerbitkan ijazah palsu.

Menurut Ridwan Hisjam, bahwa kasus ijazah palsu itu merupakan tanggungjawab Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Ia juga
mempertegas pelaku bisa dijerat hukuman pidana. Polisi bisa langsung bertindak untuk menyelidiki dan menyidiknya.

“Kepolisian bisa langsung melakukan action dengan penyelidikan dan penyidikan. Perguruan Tinggi mana saja yang terlibat kasus pemalsuan ijazah. Karena kalau ini sudah menjadi pemberitaan dan konsumsi publik, saya khawatir dunia pendidikan kita diragukan keabsahannya. Ini kan perguruan tinggi swasta,” kata Ridwan di Jakarta, Kamis (21/5/15).

Padahal, lanjut Ridwan, jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia sangat banyak, dan jumlahnya mencapai ratusan.  ”Jangan sampai mencoreng dunia pendidikan tinggi kita,” tegas Ridwan, yang komisinya juga membidangi masalah pendidikan ini di Jakarta.

Ridwan Hisjam berharap, pemerintah dan penegak hukum pro aktif dan segera bertindak untuk memberantas pemalsuan ijazah
ini. Komisi X DPR pun menekankan kepada Kementerian Ristek dan Dikti khususnya Dirjen Dikti untuk lebih ketat lagi dalam
melakukan pengawasan kepada Perguruan Tinggi swasta.

Selain itu, lanjut Ridwan, terpenting Perguruan Tinggi swasta melaporkan ke Dirjen Dikti untuk setiap semester. Itu terkait berapa jumlah mahasiswa dan berapa jumlah kelulusan pada semester tersebut.

“Dengan pengawasan dan pelaporan yang ketat, maka akan bisa dimonitor perkembangan Perguruan Tinggi swasta. Nah, kalau
ada gejala-gejala yang tidak beres di Perguruan Tinggi tersebut, maka menurut saya, pemerintah wajib memberikan pembinaan
yang baik dan berkesinambungan,” kata Ridwan.

“Saya tidak setuju kalau dibubarkan, karena tidak mudah mendirikan sebuah Perguruan Tinggi. Justru saya khawatir kalau
dibubarkan, Perguruan Tinggi tersebut akan ganti nama dan baju saja, tetapi isinya masih sama,” tegas Ridwan.

Lebih jauh, dijelaskan politisi Golkar ini, jika dikemudian hari ada Perguruan Tinggi yang melanggar hukum, maka Perguruan Tinggi tersebut tidak diberikan sanksi pembubaran. Namun, oknum- oknum yang melanggar hukum tersebut yang harus dipidanakan.

“Yang penting lagi adalah masalah anggaran pendidikan 20% dari APBN, yang berarti Rp400 Triliun. Harus diperhatikan adalah angka Rp400 Triliun tersebut, apakah kegunaannya sudah optimal sebesar itu? Jangan sampai anggaran pendidikan Rp400 Triliun, tetapi dipakai kemana- mana. Sehingga yang untuk pendidikan justru tidak sebesar itu, maka harus diteliti kembali,”  terangnya.

“Seakan- akan anggaran pendidikan besar, tetapi karena banyak unsur-unsur belanja yang dimasukkan dalam anggaran pendidikan, sehingga sebenarnya tidak sebesar itu. Kita masih setengah hati menganggarkan Rp400 T untuk pendidikan. Kalau memang kita konsen pada dunia pendidikan, ya serahkan betul Rp400 T untuk pendidikan Indonesia, agar dunia pendidikan kita menjadi nomor satu,” pungkas Ridwan. @yuanto