LENSAINDONESIA.COM: Masyarakat dan media perlu mengawasi kinerja Tim Transisi bentukan Capres terpilih, Joko Widodo. Tim transisi yang diketuai Rini Soemarno, jangan sampai menjadi siasat untuk transaksi mengambil posisi menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK mendatang.
Menurut pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Saiful Umam, tim transisi idealnya hanya membicarakan terkait
program kerja presiden dan tidak untuk menyeleksi kabinet.
Baca juga: Tim transisi picu pendukung berbalik serang Jokowi, jangan dientengkan!
“Tim transisi dan tim ahli (Rini Cs) tidak boleh jadi menteri, karena ada conflict of interest. Kalau tim transisi punya wewenang menyeleksi kabinet, maka akan terjadi konflik kepentingan,” kata Saiful, alumni program master di Universitas Phensylvania, Amerika, Selasa (12/08/2014).
Saiful melihat potensi main mata untuk melakukan transaksi politik dalam tim transisi mungkin saja bisa terjadi. Ia melihat beberapa orang yang masuk di tim transisi, adalah orang yang mempunyai nafsu kekuasaan yang besar.
“Rini dulu sudah pernah jadi menteri, sekarang kemungkinan besar dia juga masih pingin jadi menteri. Sedangkan Anis, yang pernah ikut Capres konvensi Partai Demokrat sangat terlihat sekali keinginannya untuk menjadi menteri,” tandasnya.
Tim transisi, menurut Saiful, harus benar-benar menjaga sikap profesionalismenya. Sehingga, tim transisi ini hanya bekerja untuk merancang program dan tidak masuk dalam politik transaksional.
“Potensi itu ada, tim transisi ini betul-betul dipegang profesionalismenya. Sehingga potensi adanya politik transasional itu perlu kita pantau,” katanya.
Menurut Saiful, jika tim transisi ini mempunyai peran untuk mengusulkan hingga menyaring menteri kabinet Jokowi mendatang, dimungkinkan akan terjadi konflik kepentingan didalam tubuh tim transisi.
“Kalau sampai mengusulkan dan menyaring posisi menteri, pasti ada conflict of interest,” tandasnya.
Seperti diketahui, Tim Transisi ini dipimpin Rini M Soemarno. Di bawah kendalinya ada empat deputi antara lain, Anies Baswedan, Hasto Kristiyanto, Andi Widjojanto, dan Akbar Faisal.
Keberadaan Rini sebagai Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK, akan menjadi ancaman bagi solidaritas politik dan integritas moral Capres terpilih Joko Widodo. Pasalnya, Rini Soemarno, bukanlah figur yang mampu representasikan politik bersih yang menjadi harapan rakyat.
Mantan istri Didik Soewandi ini punya beban politik masa lalu, terkait dugaan keterlibatan Rini dalam kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara triliunan rupiah.
Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang dulu dipanggil Rini M.S Soewandi, juga sempat diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik gula RNI (Rajawali Nusantara Indonesia).
Bahkan dalam kasus pembelian pesawat Sukhoi, Rini yang pernah menjabat Presdir Astra Internasional, disebut DPR melakukan pelanggaran UU Pertahanan dan UU APBN. Sehingga secara moral, adik mantan Dirut Pertamina dan Dirut Petral Ari Soemarno ini, bakal menjadi beban tersendiri bagi Jokowi. @endang
0 comments:
Post a Comment